Tiga Rambu Utama untuk Perpukadesi dalam Memperkuat Organisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tiga rambu utama bagi pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam memperkuat organisasi. Hal ini disampaikan dalam acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin 4 Mei 2026.
1. Tidak Terlibat dalam Politik Praktis
Mendagri menekankan bahwa Perpukadesi harus menjaga posisi netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini juga tercermin dalam deklarasi atau pernyataan sikap Perpukadesi yang menegaskan komitmen untuk memberi perhatian pada isu publik dan kebijakan negara, serta menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
“Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, [Perpukadesi] itu akan dihormati,” katanya.
2. Tidak Mengintervensi Kewenangan Pemerintah
Kedua, Mendagri menegaskan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlebih jika hal tersebut dilakukan dengan pendekatan yang terkesan menggurui. Perpukadesi tetap dapat memberikan kritik atau saran yang konstruktif, dan pemerintah terbuka terhadap hal tersebut sepanjang disampaikan secara membangun.
“Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka, pusat maupun daerah akan terbuka terhadap kritik. Sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati,” ujarnya.
3. Tidak Disusupi Kepentingan Personal
Ketiga, Mendagri mengingatkan agar Perpukadesi tidak disusupi kepentingan personal, termasuk penggunaan nama organisasi untuk proyek tertentu. Hal ini dinilai dapat mengganggu visi dan misi organisasi. Ia mengibaratkan, jika hal tersebut terjadi, visi dan misi organisasi akan layu sebelum berkembang.
“Oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat sebagai junior dan dalam kapasitas sebagai Mendagri, organisasi ini perlu menjaga marwah itu dan saling mengingatkan satu sama lain,” ucapnya.
Peran Perpukadesi dalam Menangani Isu Daerah
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Perpukadesi dapat berperan dalam membantu menangani berbagai isu di daerah. Isu-isu tersebut antara lain terkait Pilkada langsung, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hingga mendorong terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, para anggota Perpukadesi yang merupakan purnabakti kepala daerah memiliki pengalaman dan pemahaman lapangan yang menjadi aset berharga bagi organisasi.
“Niat baik dari Perpukadesi untuk membuat perkumpulan ini, yang dipenuhi orang-orang yang memang sudah berpengalaman, jam terbang tinggi, ini akan memberikan nilai yang lebih organisasi ini,” tandasnya.
Partisipasi Tokoh-Tokoh Penting
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo, Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi Sutiyoso, Ketua Dewan Pembina Perpukadesi Irianto Lambrie, serta jajaran pengurus Perpukadesi terpilih.









Discussion about this post