Fraksi PKB DPRD Sikka Beri Bantuan Insentif untuk Guru Honorer di SDK Wukur
Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-67, masih ada cerita mengenai seorang guru honorer yang menerima upah sangat rendah. Yustina Yuniarti, seorang guru kelas V di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya menerima gaji sebesar Rp 150 ribu per bulan.
Kondisi ini menjadi ironi bagi seorang guru yang telah mengabdikan dirinya selama 11 tahun, sejak tahun 2016. Selama masa pengabdiannya, Yustina sering menyusuri jalanan berbatu, perbukitan, hingga pinggiran jurang demi mencerdaskan anak-anak di pelosok Kabupaten Sikka.
Perjuangan dan Kehidupan Seorang Guru Honorer
Yustina menceritakan bahwa upah yang diterimanya berasal dari iuran komite sekolah, bukan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menjelaskan bahwa banyak orang tidak mau mengajar di daerah terpencil seperti ini karena kondisi jalan yang sulit serta keuangan yang tidak memungkinkan.
“Gaji kami Rp 150.000 per bulan dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana BOS. Banyak orang tidak mau mengajar di daerah terpencil seperti ini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan,” ujarnya.
Fraksi PKB DPRD Sikka Berkomitmen
Menanggapi situasi ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka akan memberikan bantuan insentif bagi Yustina Yuniarti. Ketua Fraksi PKB DPRD Sikka, Yosef Karmianto Eri, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan tambahan insentif bulanan guna meringankan beban ekonomi guru tersebut.
“Fraksi PKB DPRD Sikka menambah Rp 350.000 per bulan sehingga genap Rp 500.000, dari sekolah Rp 150.000,” ujar pria yang akrab disapa Manto Eri kepada media, Senin (4/5/2026).
Kondisi Sekolah yang Memprihatinkan
Selain masalah kesejahteraan guru, SDK Wukur juga menghadapi kendala fasilitas. Dari delapan tenaga pendidik yang ada, hanya satu orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuh guru lainnya berstatus honorer dengan nasib serupa.
Sekolah yang memiliki 34 siswa tersebut juga kesulitan dalam hal fasilitas. Pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruangan untuk digunakan oleh dua kelas sekaligus. Akses jaringan internet yang sulit memaksa para siswa dan guru harus menumpang ke sekolah lain di desa tetangga saat pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Harapan untuk Perhatian Serius dari Pemerintah
Atas kondisi tersebut, para pendidik di SDK Wukur berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, terkait status sekolah serta kesejahteraan guru di wilayah terpencil.
Discussion about this post