TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengusulkan lebih dari seribu unit rumah dalam program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak di berbagai daerah di Indonesia.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan Pemko berperan dalam mendukung program tersebut melalui kemudahan layanan perizinan bagi pengembang yang terlibat dalam pembangunan rumah.
“Kita tidak hanya mengandalkan pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga memfasilitasi pihak ketiga agar proses perizinannya dipermudah,” ujar Zulhidayat, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, sasaran program difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pada kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Penerima manfaat terutama masyarakat desil 1 sampai 4, datanya sudah ada di Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Agustiawarman, menyebut selain program pembangunan rumah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk tahun 2026, sebanyak 129 unit rumah tidak layak huni di Tanjungpinang telah terkonfirmasi masuk program BSPS yang akan dilaksanakan oleh kementerian melalui satuan kerja terkait.
“Sebanyak 129 unit sudah terkonfirmasi untuk tahun 2026, pelaksanaannya nanti oleh kementerian melalui satkernya,” ujarnya.
Selain itu, Pemko juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk program serupa, meski jumlahnya masih terbatas. Pada 2026, direncanakan sekitar 30 unit rumah akan ditangani melalui anggaran daerah.
“Dukungan APBD sekitar 30 unit, namun masih dalam proses validasi data,” kata Agustiawarman.
Program perumahan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam pengentasan kawasan kumuh, khususnya wilayah di bawah 10 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Saat ini, Pemko masih melakukan verifikasi data untuk memastikan lokasi dan penerima bantuan tepat sasaran sebelum program dijalankan.
“Data masih dalam tahap verifikasi oleh tim agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tutupnya. ***
Discussion about this post