TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau guna mengawal pengamanan tujuh proyek strategis senilai Rp89,6 miliar sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset milik daerah, Selasa (27/10/2026).
Sinergitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Pakta Integritas oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kajati Kepri Transiswara Adhi di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang.
Adapun tujuh proyek strategis Tahun Anggaran 2026 yang didampingi Kejati Kepri meliputi pembangunan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib (Rp30,8 miliar), Tugu Bahasa Nasional Pulau Penyengat (Rp30,8 miliar), penataan Gurindam 12 (Rp12 miliar), pembangunan SMKN 13 Batam (Rp4,2 miliar), SMKN 14 Batam (Rp4,2 miliar), SLBN Batam (Rp1,5 miliar), serta dermaga apung HDPE Punggur Batam (Rp6,1 miliar).
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Tinggi Kepri menandatangani perjanjian kerja sama pemulihan aset daerah serta pakta integritas pengamanan tujuh proyek pembangunan strategis senilai total delapan puluh sembilan koma enam miliar rupiah. Pendampingan hukum oleh jajaran kejaksaan ini sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBD dapat dipertanggungjawabkan, tepat mutu, tepat waktu, serta terbebas dari praktik KKN. Melalui sinergi ini, kita juga berkomitmen mengamankan dan merebut kembali barang milik daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah demi kemajuan masyarakat Kepulauan Riau.” ujar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Kajati Kepri Transiswara Adhi menginstruksikan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Kepri untuk menindaklanjuti PKS ini secara nyata melalui inventarisasi aset bermasalah serta mitigasi risiko hukum pada tiap tahap pembangunan.
Penandatanganan kerja sama pemulihan aset dan pengamanan proyek strategis di Aula Kejati Kepri ini diselenggarakan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran daerah, menjamin kepastian hukum kepemilikan aset Pemprov, mempercepat penyelesaian infrastruktur publik, serta mengoptimalkan penerimaan PAD.
Pendampingan hukum secara ketat pada tujuh proyek strategis ini diproyeksikan mampu menjamin kualitas hasil fisik infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan perhubungan laut yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kepri.
Sesi acara diakhiri dengan penyerahan berkas entry meeting proyek strategis dari Gubernur Ansar Ahmad kepada Kajati Kepri Transiswara Adhi disaksikan Bupati dan Wali Kota se-Kepri. (din)










Discussion about this post