TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin 31 Ahustus 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, didampingi Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dachlan dan Wakil Ketua III Bakhtiar.
Dokumen rancangan diserahkan langsung kepada pimpinan DPRD untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Gubernur Ansar menyebut perubahan APBD mempertimbangkan realisasi pelaksanaan semester I 2026.
Beberapa faktor di antaranya efisiensi belanja perangkat daerah untuk penyelesaian utang/tunda bayar 2025, pencairan THR dan gaji ke-13, serta pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat.
“Pergeseran BTT diarahkan untuk perbaikan jalan, rehabilitasi pelabuhan, dan insentif penugasan guru non-ASN,” jelas Ansar.
Pemprov juga memperhitungkan bantuan pemerintah pusat dari Kemendagri sebagai apresiasi atas capaian penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
Di sisi pendapatan, target PKB dan BBNKB belum tercapai pada semester I 2026 sehingga perlu penyesuaian.
Namun secara kumulatif, pendapatan daerah diproyeksikan naik Rp24,07 miliar dari Rp3,312 triliun menjadi Rp3,336 triliun.
Belanja daerah juga naik Rp23,19 miliar, dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,567 triliun. Sementara pembiayaan neto turun Rp878,42 juta menjadi Rp230,675 miliar.
Ansar menegaskan penyusunan perubahan berpedoman pada Perubahan RKPD 2026 dengan tema “Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan SDM, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Tiga prioritas pembangunan: akselerasi ekonomi maritim dan investasi, peningkatan konektivitas dan infrastruktur, serta akselerasi SDM, reformasi birokrasi dan pelestarian budaya Melayu.
“Kami berharap rancangan ini segera dibahas dan disepakati bersama agar menjadi landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 yang tepat waktu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkas Ansar.
Turut hadir anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, asisten, staf ahli, dan kepala OPD Pemprov Kepri.***
Discussion about this post