TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bergerak cepat memperkuat payung hukum pengelolaan aset strategis daerah.
Langkah ini ditandai dengan penyerahan resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Ruang Sidang Utama, Dompak, Rabu (15/7/2026).
Rapat paripurna penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota legislatif, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, hingga para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa Barang Milik Daerah merupakan instrumen vital yang menopang jalannya roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, tata kelola aset sudah selayaknya bergeser ke arah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan efisien demi kemakmuran masyarakat.
“Pengelolaan barang milik daerah yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada tertib administrasi semata. Regulasi ini harus mampu menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme pemanfaatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Rabu (15/7/2026).
Ansar membeberkan bahwa regulasi yang digunakan saat ini, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018, sudah tidak lagi relevan dan butuh penyesuaian mendalam seiring terbitnya sejumlah aturan baru dari pemerintah pusat.
Jika pembaruan regulasi ini ditunda, Pemprov Kepri khawatir akan memicu ketidakharmonisan aturan serta ketidakpastian hukum yang berujung pada tidak optimalnya pengelolaan aset daerah.
Ranperda baru ini dirancang secara komprehensif untuk mengatur seluruh siklus aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, sistem informasi manajemen, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Negara.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Ansar berharap jajaran DPRD Kepri dapat memberikan dukungan penuh serta masukan konstruktif dalam proses pembahasan ke depan, sehingga regulasi ini dapat segera disahkan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pembangunan Kepri secara berkelanjutan. (din)










Discussion about this post