TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan atau laporan angka di atas kertas.
Instrumen keuangan ini merupakan cermin amanah, wujud tanggung jawab moral, serta refleksi politik dalam mengelola uang rakyat secara transparan.
Pernyataan bersahaja namun tegas tersebut disampaikan Lis Darmansyah dalam pidato resminya pada Rapat Paripurna Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (6/7/2026).
Menurut Lis, setiap pos realisasi anggaran tahun 2025 merupakan representasi dari kerja nyata eksekutif dan legislatif dalam menjawab ekspektasi publik.
Di tengah berbagai dinamika perubahan kebijakan nasional dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang bergerak dinamis, Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil meredam tantangan tersebut menjadi program pembangunan yang berkeadilan.
“Setiap angka dalam APBD adalah cerita, setiap realisasi anggaran adalah kerja, dan setiap capaian pembangunan adalah harapan yang kita jawab bersama.
Perjalanan APBD 2025 tidak selalu mudah, namun dengan semangat kebersamaan, berbagai program prioritas tetap berjalan di koridornya,” ujar Lis Darmansyah.
Lis memaparkan, sepanjang tahun anggaran 2025, Pemko Tanjungpinang memfokuskan pemanfaatan APBD pada penguatan sektor-sektor dasar makro.
Di antaranya meliputi akselerasi peningkatan infrastruktur dasar kota, optimalisasi mutu pelayanan publik, pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi lokal.
Melalui pengesahan Perda PP APBD ini, Pemko Tanjungpinang berkomitmen memperketat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Langkah ini diambil untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga melalui integritas performa di lapangan.
Menutup pidatonya, Wali Kota Lis Darmansyah mengajak jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, pelaku usaha, serta elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi inklusif.
Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai budaya Melayu sebagai kompas moral dalam mengawal setiap rupiah anggaran demi mewujudkan Tanjungpinang yang maju dan berdaya saing.(din)










Discussion about this post