TANJUNGPINANG KLIKKEPRI.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berjanji akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kinerja pos pendapatan dan tata kelola aset daerah.
Hal tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menjawab tumpukan catatan kritis dan interupsi yang dilayangkan fraksi-fraksi DPRD Kepri sehari sebelumnya.
Jawaban resmi pemerintah tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Misni, dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Rabu (1/7/2026).
Di hadapan legislatif, Misni menyatakan bahwa Pemprov Kepri akan mengambil langkah konkret untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat disoroti karena tidak mencapai target.
Strategi yang disiapkan meliputi penguatan regulasi, optimalisasi pemanfaatan aset mandeg, hingga perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas berbagai masukan konstruktif. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah,” ujar Misni.
Merespons kritik mengenai porsi belanja modal yang rendah serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Misni menegaskan bahwa penggunaan anggaran ke depan akan diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar publik.
Alokasi SiLPA dipastikan langsung dikunci untuk mendanai program-program strategis pada tahun anggaran berikutnya.
Pemprov Kepri mengklaim tetap menempatkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas belanja daerah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kepulauan.
Selain sektor pendapatan, fokus perbaikan internal juga akan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur guna mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terkait keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut, Pemprov Kepri menegaskan pencapaian administratif tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lapangan agar tetap transparan dan bebas dari temuan hukum.
Rapat paripurna jawaban pemerintah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Bahtiar, serta dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri dan para kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepri.(din)










Discussion about this post