TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menggelar pembekalan awal pengisian Self-Assessment Questionnaire Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026, Selasa 18/6/2026.
Kegiatan interaktif itu diikuti seluruh admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dari berbagai OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Tujuannya agar badan publik punya waktu panjang mencicil data sebelum Monev dikukuhkan akhir Juli 2026.
Kepala Bidang PLIP Diskominfo Kepri Ummil Khalish menegaskan peran PPID Pelaksana sebagai ujung tombak transparansi.
“PPID Pelaksana di tiap OPD adalah ujung tombak. Keberhasilan Pemprov Kepri mempertahankan kualitas pelayanan informasi publik sangat bergantung pada keaktifan dan komitmen bapak dan ibu di instansi masing-masing,” ujarnya.
Komisioner KI Kepri Bidang Advokasi Alfian Zainal menyoroti tiga pilar penilaian Monev 2026, komitmen pimpinan OPD, kemudahan akses situs web resmi, serta ketersediaan dokumen publik yang wajib diumumkan berkala.
“Tahun ini kami berencana memulai lebih awal tahapan Monev sehingga Badan Publik punya waktu panjang untuk mengisi sesuai pertanyaan dengan data lengkap. Kesesuaian antara regulasi dan implementasi digital di situs web menjadi poin krusial,” jelasnya.
Komisioner KI Kepri Bidang Kelembagaan Encek Afrizal menyebut capaian nilai SAQ 2025 rata-rata OPD belum masuk kategori informatif.
Kendala utama yang disampaikan admin adalah sulit koordinasi dengan pejabat pemegang data.
“Kami akan mendorong Kepala Badan Publik untuk memperhatikan kendala koordinasi ini,” tegas Encek.
Sesi ditutup bimbingan teknis pengunggahan data, dokumen, dan tautan pendukung ke aplikasi SAQ.
Tim teknis mengingatkan admin mengecek validitas format dan memastikan bukti dukung mudah diakses tim penilai untuk hindari pengurangan poin. Bimtek lanjutan dijadwalkan tiap Selasa hingga 14 Juli 2026.










Discussion about this post