TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi bertema “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa 5 Mei 2026.
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri direksi serta komisaris BUMD provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri, beserta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan BUMD berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen penting peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
“BUMD dituntut punya kinerja terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Kuncinya ada di standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu penyampaian,” ujar Nyanyang.
Ia menyebut, tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemda sulit melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan strategis.
Kinerja BUMD juga berkaitan langsung dengan indikator utama RPJMD Provinsi Kepri 2025–2029, khususnya return on asset sebagai tolok ukur kinerja perusahaan daerah.
“Jika target ROA tidak tercapai, kinerja pemerintah daerah ikut terdampak. Ini tanggung jawab bersama, provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi sementara, sejumlah BUMD di Kepri masih menghadapi tantangan dan belum mencapai target ROA.
“Masih ada PR yang harus diselesaikan bersama. Perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret,” tambah Nyanyang.
*Dorongan Pembenahan Menyeluruh*
Wagub mendorong BUMD melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga penguatan SDM.
Ia menekankan penerapan prinsip good corporate governance untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tapi penggerak utama ekonomi daerah. Harus dikelola profesional agar beri kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Nyanyang juga menyoroti pentingnya optimalisasi kontribusi BUMD di tengah tekanan fiskal daerah.
“Kapasitas fiskal tertekan, sementara target pembangunan terus naik. Salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD agar jadi tulang punggung pendapatan daerah,” jelasnya.
Menutup rapat, Wagub menegaskan hasil rakor ini akan jadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan restrukturisasi BUMD bila diperlukan.
“Pemda tidak akan ragu ambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini komitmen kita untuk tingkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya. ***
Discussion about this post