Hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang menyebut 55 persen responden tidak akan memilih kembali Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dinilai sebagai alarm politik bagi pemerintah. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, mengatakan temuan itu menunjukkan ada risiko menurunnya dukungan publik bila kinerja kabinet tidak benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Efriza, angka tersebut belum bisa dibaca sebagai kesimpulan akhir tentang peta pertarungan 2029. Namun, ia menilai survei itu tetap penting karena memberi gambaran awal mengenai tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan Prabowo pada fase awal masa jabatan. Ia menekankan bahwa sikap pemilih masih sangat mungkin berubah mengikuti hasil kerja pemerintah dan perkembangan politik ke depan.
“Angka ini menjadi peringatan politik bagi Prabowo. Ada potensi kekecewaan publik yang harus dicermati, terutama jika masyarakat belum merasakan perbaikan kesejahteraan dan pelayanan publik,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).
Ia juga menepis anggapan bahwa modal dukungan partai dan koalisi besar otomatis cukup untuk mengamankan jalan Prabowo menuju pemilihan berikutnya. Dalam pandangannya, kekuatan politik di parlemen memang penting, tetapi itu tidak selalu sejalan dengan tingkat kepuasan warga. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan besarnya dukungan elite, melainkan membuktikan hasil kerja yang konkret.
Efriza menilai ukuran utama keberhasilan pemerintahan tetap berada pada pengalaman langsung masyarakat. Program prioritas, kata dia, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan, bukan hanya menambah daftar kebijakan atau slogan politik. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi jarak dengan publik meski secara formal terlihat memiliki dukungan yang kuat.
Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap klaim keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bila ketidakpuasan terus menumpuk, maka dukungan politik yang saat ini tampak solid dapat menghadapi tekanan serius saat mendekati Pilpres 2029. Karena itu, evaluasi kebijakan, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan disebutnya harus menjadi fokus utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Discussion about this post