Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan belum bersedia memberi lampu hijau bagi keterlibatan Israel dalam perang di Yaman. Sikap itu disebut dipengaruhi kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan memancing reaksi keras dari publik Arab Saudi. Informasi ini muncul di tengah upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebut terus mendorong agar negaranya dapat ikut menyerang kelompok Houthi.
Menurut sumber diplomatik yang dikutip harian Haaretz dan diberitakan i24tv pada Senin, 12 Oktober 2026, Netanyahu berusaha memanfaatkan perantara dari Amerika Serikat untuk memperoleh izin dari Riyadh. Jika izin itu didapat, Israel disebut ingin ikut mengintervensi konflik yang sudah berlangsung sekitar satu dekade di Yaman. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa isu keamanan regional masih menjadi bagian dari strategi politik luar negeri Netanyahu.
Tujuan yang lebih besar dari Netanyahu bukan semata keterlibatan militer. Ia disebut ingin membawa Israel “bergabung” dengan Arab Saudi dalam kerja sama yang lebih erat, sekaligus membuka jalan menuju kesepakatan normalisasi pada masa mendatang. Dalam pandangan pihak-pihak yang mengikuti manuver ini, persetujuan Riyadh akan menjadi langkah penting untuk mencairkan hubungan dua negara yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Namun, posisi MBS dinilai menjadi penentu utama. Sebagai pemegang kekuasaan de facto di Arab Saudi, baik sebagai putra mahkota maupun perdana menteri, restunya dianggap wajib sebelum Israel bisa terlibat. Tanpa persetujuan itu, peluang Israel masuk ke dalam operasi melawan Houthi disebut sangat kecil. Riyadh sendiri diyakini berhitung cermat terhadap dampak politik domestik dan sentimen masyarakat Arab yang sensitif terhadap keterlibatan Israel.
Netanyahu memang sudah lama menempatkan normalisasi dengan Arab Saudi sebagai salah satu sasaran penting kebijakan regionalnya. Dalam sejumlah kesempatan, ia menegaskan ambisi untuk membuka hubungan resmi dengan kerajaan tersebut. Banyak pengamat menilai serangan Hamas pada 7 Oktober lalu ikut mengubah peta perhitungan politik di kawasan, termasuk terkait rencana normalisasi yang sebelumnya sempat menguat.
Di sisi lain, Arab Saudi tetap memasang syarat yang tidak berubah. Riyadh menyatakan hubungan dengan Tel Aviv hanya akan dibuka setelah negara Palestina yang merdeka benar-benar berdiri. Syarat itu bertolak belakang dengan posisi Netanyahu, yang dalam berbagai kampanye pemilu belakangan ini menolak gagasan tersebut. Perbedaan sikap inilah yang membuat peluang terobosan diplomatik antara kedua pihak masih jauh dari pasti.
Discussion about this post