Idul Adha: Cermin Politik Pengorbanan dan Korban di Serambi Mekkah
Perayaan Idul Adha selalu mengingatkan kita pada kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS. Respon Ismail yang penuh kepasrahan, “Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu,” menjadi bukti ketundukan luar biasa. Namun, Allah tidak membiarkan pengorbanan itu terjadi, Ismail ditebus dengan “sembelihan yang besar.” Peristiwa monumental inilah yang kini memunculkan pertanyaan mendalam bagi masyarakat Aceh: siapakah yang seharusnya berkurban dan siapakah yang justru terus menerus menjadi korban? Apakah pengorbanan hanya sebatas hewan yang disembelih di halaman masjid, ataukah ia juga mencakup penumbangan ego kekuasaan, kerakusan, kesombongan, dan keinginan untuk menguasai yang justru melukai rakyat kecil?
Politik kurban tidak boleh hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan atau pembagian daging semata. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kekuasaan mampu mengorbankan ego, menahan diri dari privilese yang berlebihan, dan memprioritaskan kepentingan rakyat yang sedang terluka. Jika rakyat Aceh masih menunjukkan kerelaan berbagi daging di tengah kerasnya tekanan hidup, mengapa politik seringkali gagal dalam berbagi keadilan? Mengapa dalam setiap bencana banjir, polemik program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh), hingga pemadaman listrik yang berlarut-larut, rakyat Aceh lagi-lagi harus menjadi korban? Di sinilah Idul Adha hadir sebagai cermin: Aceh membutuhkan politik pengorbanan yang tulus, bukan rakyat yang terus menerus dijadikan korban dari kebijakan politik yang keliru.
Wajah Korban Politik di Aceh
Dalam sebuah sistem politik yang sehat, rakyat adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Namun, ketika nurani kekuasaan mulai tumpul, rakyat rentan dijadikan tumbal. Mereka diminta bersabar ketika kebijakan yang diterapkan mengalami kegagalan, diminta mengerti ketika layanan publik lumpuh, dan diminta bertahan ketika negara hadir terlambat. Di Aceh, potret korban politik ini terlihat jelas dalam tiga luka utama: bencana banjir, isu JKA, dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Luka-luka ini bukan sekadar cacat dalam pelayanan publik, melainkan sebuah retakan mendalam terhadap maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, martabat, dan keberlanjutan hidup rakyat.
1. Banjir Hidrometeorologi: Luka yang Telanjang
Bencana banjir hidrometeorologi telah menjadi luka yang telanjang di masyarakat Aceh. Ratusan nyawa melayang, desa-desa tersapu bersih, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian, ternak, mata pencaharian, serta rasa aman. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp138,37 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi yang diperkirakan sebesar Rp153,24 triliun. Angka ini melampaui Dana Otsus Aceh dari tahun 2008 hingga 2025 dan hampir setara dengan anggaran APBA selama 14 tahun. Namun, luka yang dialami rakyat tidak dapat diukur hanya dengan angka. Ia hidup dalam diri seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang petani yang kehilangan musim tanam, sebuah keluarga yang kehilangan atap, dan warga miskin yang masa depannya ikut terseret lumpur. Dalam konteks ini, prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta) telah tercabik. Nyawa tidak terlindungi, mata pencaharian tenggelam, sementara upaya perlindungan hutan, penataan ruang, sistem peringatan dini, dan pemulihan pasca-bencana datang terlalu lambat.
2. JKA: Luka Kepercayaan Publik
Luka kedua yang membekas adalah terkait dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Bagi masyarakat kecil, JKA bukan sekadar sebuah skema kesehatan, melainkan sumber rasa aman ketika anak demam, ibu melahirkan, orang tua membutuhkan obat, atau ketika keluarga miskin berdiri cemas di depan loket rumah sakit. Oleh karena itu, ketika Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 mengubah layanan kesehatan menjadi berbasis desil ekonomi, kegelisahan publik pun pecah. Selama hampir sebulan, rakyat turun ke jalan. Aksi ini bukan berarti menolak tata kelola yang baik, melainkan ketakutan akan hak berobat mereka yang terancam disembelih oleh kategori administratif yang kaku. Meskipun Pergub tersebut akhirnya dicabut pada 18 Mei 2026, luka kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dinilai minim empati telah terlanjur terbuka. Dalam ajaran syariah, hal ini menyentuh prinsip hifz al-nafs dan martabat warga. Kebijakan kesehatan yang miskin empati dapat berubah dari sekadar aturan menjadi luka moral yang mendalam.
3. Pemadaman Listrik: Kegelapan Layanan Dasar
Luka ketiga datang dari kegelapan layanan dasar yang dialami masyarakat. Pemadaman listrik di Aceh bukan hanya persoalan teknis terkait kabel, gardu, atau transmisi. Ketika listrik padam berjam-jam, yang gelap bukan hanya rumah tangga, tetapi juga usaha kecil seperti warung, stok makanan yang terancam rusak, transaksi digital yang terputus, tugas-tugas mahasiswa, proses belajar anak-anak, layanan kesehatan, dan yang terpenting, kepercayaan publik. Dalam kondisi ini, prinsip hifz al-mal, hifz al-‘aql (perlindungan akal), dan hifz al-nafs ikut meredup. Usaha merugi, proses belajar terputus, dan layanan kesehatan menjadi rapuh. Bagi PT PLN, enam hingga delapan jam pemadaman mungkin hanya sekadar angka teknis. Namun, bagi rakyat, itu berarti ikan yang membusuk, usaha yang terhenti, komunikasi yang terputus, dan malam yang terpaksa dilewati dalam kegelapan.
Setiap kali listrik padam, rakyatlah yang harus menanggung kerugian akibat sistem yang rapuh. Permintaan maaf dari pihak terkait tidak dapat menyalakan lampu yang padam, mengganti dagangan yang rusak, atau memperbaiki alat elektronik yang tak berfungsi. Jika tagihan listrik selalu datang tepat waktu, mengapa tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasokan dan memberikan kompensasi tidak datang secepat tagihan? Layanan dasar adalah sebuah amanah yang diemban negara, bukan sekadar kemurahan hati.
Memaknai Politik Kurban Sejati
Tahun ini, perayaan Idul Adha kembali menjadi denyut sosial-ekonomi yang signifikan. Secara nasional, nilai ekonomi dari kegiatan kurban diperkirakan mencapai Rp26,89 triliun. Di Aceh sendiri, tercatat stok hewan kurban sebanyak 68.637 ekor, terdiri dari 22.404 sapi, 7.528 kerbau, 28.900 kambing, dan 9.705 domba. Bahkan, Presiden terpilih dilaporkan menyerahkan 1.098 ekor sapi kurban, termasuk 24 ekor untuk Aceh dengan bobot rata-rata mencapai 1 ton. Angka-angka ini menegaskan bahwa kurban bukan hanya sebuah ibadah ritual, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat dan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat.
Namun, esensi politik kurban harus dibaca lebih dalam. Ia tidak boleh berhenti pada ritual penyembelihan hewan, pembagian daging, ukuran sapi yang besar, pemasangan baliho hari raya, atau sekadar seremoni kekuasaan. Al-Qur’an telah menegaskan, “Daging dan darahnya sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu” (QS Al-Hajj: 37). Oleh karena itu, sapi kurban berbobot satu ton seharusnya tidak hanya mengundang kekaguman semata, tetapi juga menjadi tamparan bagi kesadaran kekuasaan. Sebesar bobot sapi tersebut, sebesar itulah tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya, bukan justru menambah daftar panjang korban.
Dalam ranah politik, yang seharusnya dikurbankan bukanlah rakyat, melainkan ego kekuasaan yang mengakar, privilese jabatan yang berlebihan, ambisi popularitas semata, dan politik anggaran yang lebih mengutamakan tepuk tangan daripada kemaslahatan publik. Di sinilah pentingnya mewujudkan politik anggaran yang maqashidi, yaitu anggaran negara yang benar-benar menjaga jiwa, akal, harta, martabat, dan masa depan rakyat.
Program-program besar seperti Mee Goreng (MBG) dan Koperasi Merah Putih, misalnya, tidak boleh hanya menjadi panggung pencitraan yang menguras anggaran, sementara korban banjir belum terselesaikan, PLN masih sering padam, harga kebutuhan pokok mencekik, lapangan kerja semakin sempit, dan angka kemiskinan terus menekan rakyat kecil. Semangat berkurban juga mengajarkan tentang distribusi yang merata. Daging kurban tidak berhenti di rumah mereka yang mampu, melainkan harus mengalir kepada fakir, miskin, tetangga, dan para korban bencana. Politik di Aceh harus belajar dari logika ini. Anggaran jangan hanya berputar di lingkaran elite, proyek-proyek jangan hanya mengenyangkan mereka yang sudah kenyang, dan kebijakan jangan sampai membuat mereka yang lemah hanya menerima sisa-sisa perhatian.
Khusus terkait PT PLN, upaya pemulihan pasokan listrik dan permintaan maaf saja tidak lagi cukup. Permintaan maaf seharusnya menjadi bahasa hari raya, bukan menjadi bahasa rutin yang disampaikan setiap kali layanan dasar mengalami kegagalan. Ketika listrik padam, rakyat kecil lah yang menanggung kerugian: usaha terhenti, ikan membusuk, transaksi gagal, dan alat elektronik rusak. Tagihan listrik datang utuh, namun kompensasi atas kerugian yang dialami rakyat tidak pernah sampai. Jika negara tetangga seperti Malaysia, yang merdeka 12 tahun setelah Indonesia, berani memberikan ganti rugi kepada warganya atas pemadaman listrik, mengapa Indonesia yang telah merdeka selama 81 tahun masih membiarkan rakyat Serambi Mekkah harus membayar kegelapan dengan uang, kesabaran, dan kerugian sendiri? Dalam politik kurban yang sesungguhnya, PT PLN pun harus ikut berkontribusi. Menjaga arus listrik tetap stabil, mencegah pemadaman, dan memberikan kompensasi yang layak, bukan justru menjadikan rakyat kecil sebagai korban dari sistem yang rapuh.
Idul Adha mengajarkan nilai pengorbanan demi sebuah amanah. Nabi Ismail berserah diri, dan Nabi Ibrahim tunduk pada perintah Allah. Demikian pula, kekuasaan harus tunduk pada amanah tertinggi, yaitu menyelamatkan rakyat, bukan mengorbankannya. Politik kurban yang sejati bukanlah sekadar menyembelih sapi atau kambing, melainkan menyembelih kesombongan kekuasaan agar rakyat tidak lagi menjadi tumbal dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak.
Discussion about this post