Peningkatan Kapasitas Aparatur Perbatasan: Kunci Efektivitas Penataan Ruang Strategis
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP), telah secara resmi meluncurkan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa, Juni 2026, menandai sebuah langkah strategis vital dalam upaya BNPP RI untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah-wilayah perbatasan negara.
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dalam pidato pembukaannya, menekankan bahwa Bimtek ini dirancang sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan penataan ruang di kawasan perbatasan. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan dan kualitas kebijakan serta implementasi tata ruang sangat bergantung pada kapasitas para aparatur yang bertugas di lapangan.
“Melalui Bimtek ini, kami berupaya mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang di kawasan perbatasan, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Irjen Pol. Maith. Ia juga secara khusus mendorong para peserta dari daerah untuk berperan aktif dalam sesi diskusi, menyerap berbagai pengalaman berharga dari para narasumber, dan memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan secara nyata dan konkret dalam tugas mereka sehari-hari.
Metode Blended Learning untuk Fleksibilitas dan Jangkauan Maksimal
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, menjelaskan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Bimtek ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini mengadopsi metode blended learning, yang merupakan kombinasi cerdas antara pembelajaran daring (online) dan pembelajaran klasikal (tatap muka). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan untuk memastikan proses peningkatan kapasitas berjalan secara efektif, adaptif terhadap berbagai kondisi, serta mampu menjangkau kebutuhan peserta yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang dan tantangan yang beragam.
Ismawan menambahkan bahwa kurikulum Bimtek ini telah disusun dengan modul pembelajaran yang terstruktur secara matang. Sebagai bagian integral dari proses pengukuran capaian peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga akan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi. Tahap ini penting untuk menilai sejauh mana tujuan peningkatan kapasitas telah tercapai dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan tindak lanjut.
Peran Penting Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Adriadi Dimastanto, turut menyampaikan pandangannya. Beliau menggarisbawahi peran krusial IAP sebagai asosiasi profesional yang menghimpun para perencana wilayah dan kota. IAP memiliki kontribusi signifikan dalam proses penyusunan dokumen-dokumen tata ruang yang fundamental, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Adriadi berharap bahwa Bimtek ini akan menjadi wadah untuk memperluas wawasan bersama, khususnya dalam hal pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan internal, tetapi juga memiliki orientasi outward looking dan mampu membangun daya saing.
“IAP merasa sangat terhormat dapat dilibatkan dalam kegiatan penting ini. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan BNPP RI dapat terus diperkuat di masa mendatang, dan IAP siap untuk berperan aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang di kawasan perbatasan negara,” ungkapnya.
Dukungan dari Kementerian ATR/BPN: Investasi Strategis pada SDM
Apresiasi terhadap penyelenggaraan Bimtek ini juga datang dari Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Deni Prasetyo, yang hadir mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN. Ia menilai bahwa konsistensi BNPP RI dalam menempatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai elemen integral dari pengelolaan kawasan perbatasan merupakan langkah yang sangat krusial dan strategis.
Menurut Deni, penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki implikasi strategis yang jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, daya saing nasional, serta efektivitas negara dalam menjaga integritas wilayahnya.
“Tata ruang di kawasan perbatasan bukanlah sekadar dokumen perencanaan belaka. Ia merupakan instrumen negara yang sangat vital untuk mengelola wilayah sekaligus berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan di sana,” jelasnya.
Deni menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi atau ketersediaan dokumen perencanaan. Tantangan terbesar justru terletak pada kapasitas para aparatur dalam menerjemahkan instrumen-instrumen tersebut menjadi keputusan-keputusan yang efektif dan implementatif di lapangan. Oleh karena itu, Bimtek ini diharapkan menjadi platform yang sangat berharga untuk berbagi pengalaman, memperluas perspektif, serta memperkuat jejaring profesional lintas sektor yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang kompleks.
Discussion about this post