Jakarta — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah muncul dua persoalan besar di sektor energi, yakni antrean bahan bakar minyak di sejumlah daerah dan gangguan listrik skala luas di Batam. Organisasi perlindungan konsumen itu bahkan secara terbuka meminta agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dicopot dari jabatannya.
Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, rangkaian gangguan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Menurut dia, kondisi itu menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola energi nasional, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah menjaga pasokan energi bagi masyarakat. Surat resmi kepada Presiden, kata Niti, telah dikirim pada 16 Oktober 2026.
Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (18/10/2026), Niti menyebut YLKI menilai posisi Menteri ESDM bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan kebijakan dan pengelolaan energi nasional. Karena itu, menurut YLKI, kejadian antrean BBM dan blackout di Batam seharusnya menjadi dasar evaluasi serius terhadap kepemimpinan di kementerian tersebut, bukan sekadar penanganan sesaat di lapangan.
YLKI juga meminta Presiden mengambil langkah tegas dengan menunjuk sosok baru yang dinilai lebih mampu memperbaiki pengelolaan energi. Kriteria yang diharapkan YLKI mencakup kompetensi, integritas, dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan listrik lebih andal, distribusi BBM lebih lancar, serta kesiapan menghadapi potensi krisis energi. Kepemimpinan baru, kata Niti, harus menempatkan kepentingan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai prioritas.
Selain dorongan pergantian pejabat, YLKI menekankan bahwa pemerintah perlu melihat gangguan energi sebagai ancaman terhadap hak konsumen. Niti mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak memperoleh kompensasi jika layanan tidak sesuai. Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menjamin konsumen memperoleh listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
YLKI menilai pemadaman dan sulitnya akses BBM berdampak langsung pada aktivitas warga, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, organisasi tersebut mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus memulihkan layanan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pengawasan, ketersediaan, dan distribusi energi. Niti menegaskan, pemenuhan hak konsumen tidak cukup berhenti pada tersedianya energi, melainkan juga harus mencakup keandalan layanan, penanganan gangguan, dan pemenuhan hak atas ganti rugi bila terjadi kelalaian.
Dalam penutup sikapnya, YLKI kembali meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri ESDM dan menggantinya dengan figur yang dinilai mampu menjamin pasokan energi yang andal, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan publik. Bagi YLKI, dua peristiwa terakhir di sektor energi menjadi peringatan bahwa masalah layanan bisa berdampak luas bila tidak segera dibenahi.
Discussion about this post