Eva, 51 tahun, warga Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendapati namanya tercantum sebagai pemilik aset Rp1 miliar dalam data sosial pemerintah. Catatan itu membuat ia tak lolos berbagai bantuan sosial, mulai dari PKH, BPNT, hingga Kartu Jakarta Pintar untuk anaknya, meski kehidupan sehari-harinya jauh dari kesan berkecukupan. Ia tinggal bersama dua anak dan menantunya di sebuah kontrakan kecil di bantaran Kali Anak Krukut, dengan biaya sewa Rp20.000 per hari.
Temuan tersebut muncul ketika Eva memeriksa status bantuannya lewat komputer di kelurahan. Dari situ, ia mengetahui bahwa dirinya masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan ditempatkan pada Desil 5, kelompok yang dipandang sebagai warga dengan kondisi ekonomi relatif mampu. Eva mengaku bingung karena data itu bertolak belakang dengan keadaan riil keluarganya. “Kalau punya duit segitu mah saya enggak di sini,” katanya saat ditemui pada Senin (12/10/2026).
Masalah data itu berdampak langsung pada anak bungsunya yang masih duduk di kelas 4 sekolah negeri. Karena status ekonomi dalam sistem dianggap lebih tinggi, sang anak juga tidak menerima KJP. Eva, yang memegang KTP DKI Jakarta, mengatakan keluarganya benar-benar bergantung pada bantuan pemerintah untuk menutup kebutuhan dasar. Setelah suaminya meninggal, ia membesarkan anak-anaknya seorang diri dan harus mengandalkan penghasilan harian dari berdagang.
Kondisi tempat tinggal Eva menunjukkan kontras paling tajam dengan data kepemilikan aset yang tercatat atas namanya. Ia menempati kamar ukuran 3 x 3 meter berbentuk huruf L di lantai dua bangunan semipermanen. Ruang itu berdinding tripleks, tidak berpintu, dan hanya ditutup gorden biru. Akses ke kamar lewat tangga kayu yang sempit dan curam. Di ruangan itulah empat orang hidup berhimpitan: Eva, dua anaknya, dan menantunya.
Skema sewa harian menjadi pilihan karena penghasilan keluarga tidak stabil. Eva menyebut sistem itu justru membantu warga yang hidup dari pendapatan harian, sebab pembayaran bulanan mustahil dipenuhi. Ia menjelaskan bahwa pemilik kontrakan memahami kondisi para penyewa yang tidak punya pemasukan tetap. “Karena pencarian kita harian,” ujarnya. Di kawasan padat seperti itu, biaya sewa murah menjadi penentu apakah sebuah keluarga masih bisa bertahan atau tidak.
Untuk menyambung hidup, Eva berjualan makanan dan minuman keliling dengan gerobak dorong di sekitar Pasar Tanah Abang. Barang dagangannya ia ambil dari orang lain, lalu dijual kembali dengan keuntungan tipis. Jika dulu laba bersih bisa mencapai Rp100.000 per hari, kini turun menjadi sekitar Rp40.000. Uang itu harus dipakai untuk makan, kebutuhan sekolah, dan biaya kontrakan. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berutang lebih dulu agar tetap bisa bertahan.
Di tengah kesulitan ekonomi dan kekeliruan data bantuan sosial, Eva juga dihantui rencana penataan kawasan yang berpotensi memperlebar Kali Anak Krukut dua meter. Ia khawatir tempat tinggalnya ikut terdampak penggusuran. Menurut Eva, mencari rumah lain dengan biaya serendah kontrakannya sekarang hampir mustahil, apalagi di Jakarta. Ia berharap penataan wilayah tetap mempertimbangkan nasib warga kecil yang selama ini hidup pas-pasan di bantaran kali.
Discussion about this post