Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sistem mobilitas di Ibu Kota mendapat perhatian khusus dari Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. Pengalaman itu ia sampaikan saat memberi sambutan pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
Dalam forum tersebut, Pramono menekankan bahwa Jakarta kini mampu mengelola pergerakan sekitar 4,5 juta komuter setiap hari. Menurut dia, capaian itu sempat menjadi bahan pembicaraan ketika ia bertemu Mamdani. Pramono bahkan mengatakan bahwa lalu lintas Jakarta dinilai lebih baik daripada New York, dan pernyataan itu mendapat pengakuan dari wali kota tersebut.
Selain membahas kemacetan, Pramono juga menyoroti kebijakan tarif nol rupiah bagi kelompok tertentu di transportasi umum Jakarta. Ia menyebut Mamdani terlihat terkejut ketika mengetahui ada layanan gratis untuk warga yang masuk kategori rentan, sementara pembiayaannya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan dari pemerintah pusat. Menurut Pramono, kebijakan seperti itu tidak banyak ditemui di daerah lain.
Saat ini, ada 15 kelompok warga yang bisa menikmati perjalanan tanpa biaya di sejumlah moda transportasi, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kelompok tersebut meliputi peserta didik pemegang KJP Plus dan KJMU, penerima bantuan sosial Jakarta, pengurus PKK, pegawai PJLP dan non-ASN Pemprov DKI, lansia ber-KTP DKI berusia 60 tahun ke atas, veteran, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, marbot dan pengurus rumah ibadah, warga Kepulauan Seribu, jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu, penghuni rusunawa, serta ASN dan pensiunan PNS DKI Jakarta.
Pemprov DKI berencana menambah penerima manfaat menjadi 21 golongan mulai 2027. Enam kelompok baru yang akan masuk daftar gratis ialah pendamping penyandang disabilitas serta pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP-KJMU. Dengan perluasan itu, pemerintah daerah ingin memperkuat perlindungan bagi warga yang membutuhkan akses transportasi lebih terjangkau.
Di waktu yang sama, Pemprov DKI juga menyiapkan penyesuaian tarif transportasi umum pada 2027. Langkah ini dikaitkan dengan tarif Transjakarta Rp 3.500 yang tidak berubah sejak 2005. Pramono menjelaskan bahwa subsidi akan diarahkan lebih tepat sasaran: warga yang dinilai mampu akan ikut menanggung biaya, sedangkan 21 golongan yang membutuhkan perlindungan tetap mendapat layanan gratis. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan dalam subsidi transportasi di Jakarta.
Sumber: jakarta.tribunnews.com
Discussion about this post