NATUNA, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Pelatihan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi ratusan aparatur desa se-Kabupaten Natuna di Gedung Sri Serindit, Ranai, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan melalui Asisten I Setda Natuna Khaidir tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI.
Khaidir menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, tetapi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan potensi ekonomi warga.
Usai membuka seremoni, Asisten I Setda Natuna bersama rombongan meninjau pameran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan hasil olahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Natuna.
Pemkab Natuna berharap peningkatan kapasitas teknis ini mampu menghindarkan aparatur desa dari penyelewengan anggaran serta mempercepat pembangunan di pulau-pulau perbatasan.
“Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel demi keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Aparatur desa memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas bersama Ditjen Bina Pemdes Kemendagri ini, tata kelola pemerintahan desa di Natuna harus semakin berorientasi pada kebutuhan warga dan pengembangan BUMDes.” ujar Asisten I Setda Natuna Khaidir mewakili Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Sesi pembukaan pelatihan diakhiri dengan peninjauan stan pameran produk kuliner dan kerajinan BUMDes oleh jajaran pimpinan daerah.
Penyelenggaraan pelatihan teknis ini dilaksanakan guna menguatkan kapasitas aparatur desa, menyosialisasi regulasi keuangan Kemendagri, mendorong akuntabilitas pemanfaatan dana desa, serta mempromosikan produk ekonomi BUMDes Natuna.
Peningkatan kompetensi pengelolaan anggaran ini diproyeksikan mampu mengakselerasi kemandirian ekonomi desa dan mencegah pelanggaran hukum pengelolaan APBDes.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi fasilitasi pengelolaan keuangan desa oleh narasumber Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI. ***










Discussion about this post