MALANG, KLIKKEPRI.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen radikal pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Langkah ekstrem ini dibidik guna mempercepat pembersihan angka kelaparan, kemiskinan, serta kemiskinan ekstrem di tanah air, bahkan kepala negara menyatakan rela memangkas pos anggaran sektor pertahanan dan kepolisian apabila hal tersebut mendesak dilakukan demi rakyat, Sabtu (18/7/2026).
Pernyataan berani tersebut disuarakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kebangsaannya usai memimpin jalannya agenda panen raya serentak yang dipusatkan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/7/2026) kemarin.
Menurut Presiden, kebijakan pengetatan sabuk anggaran ini menjadi bagian dari cetak biru strategi nasional dalam mempersiapkan lompatan besar Indonesia menuju posisi empat besar negara ekonomi terkuat di dunia pada periode 2045–2050 mendatang.
“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita, kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Sebab, pertahanan terbaik sebuah negara adalah rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera,” tegas Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/7/2026).
Presiden memaparkan, cita-cita Indonesia emas mustahil tercapai jika generasi anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar saat ini tidak diurus kecukupan gizi dan pendidikannya dengan baik dari sekarang.
Ia memandang kekuatan pertahanan negara jangan hanya diartikan secara sempit pada kepemilikan alutsista militer semata, melainkan wajib bertumpu pada ketahanan fisik dan kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga melayangkan apresiasi tinggi terhadap performa TNI dan Polri yang kini mulai masif turun ke sawah dan pesisir untuk mendampingi petani serta nelayan.
Aksi nyata aparat lewat pembangunan ribuan infrastruktur jembatan desa serta penyediaan titik-titik sumur bor air bersih di daerah kekeringan dinilai sebagai bukti konkret bahwa instansi bersenjata tersebut adalah milik rakyat yang wajib hadir mengatasi segala bentuk kesulitan di tengah masyarakat. (din)
Discussion about this post