LINGGA, KLIKKEPRI.com – Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa 4 Agustus 2026.
Dalam pengantarnya, Muhammad Nizar, menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.
“Keselarasan tersebut menjadi landasan penting agar setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berjalan secara terpadu, saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muhammad Nizar.
Kebijakan pendapatan daerah 2027 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Optimalisasi PAD dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, penguatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Saat ini struktur pendapatan daerah masih didominasi transfer. Namun Pemkab Lingga terus berupaya meningkatkan kontribusi PAD secara bertahap.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah 2027 diarahkan pada belanja yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi hasil.
Total belanja direncanakan sebesar Rp917.606.713.326. Alokasi tersebut disusun secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal, serta prioritas pembangunan sesuai arah kebijakan pusat, provinsi dan daerah.
Di sisi pembiayaan, Pemkab mengarahkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan struktur APBD, mendukung kesinambungan fiskal, dan menjamin ketersediaan sumber pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan akuntabilitas.
“Seluruh kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan ini adalah instrumen untuk mewujudkan pembangunan merata, pelayanan publik berkualitas, ekonomi daerah kuat, serta kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.
Nizar berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dilakukan secara komprehensif, objektif dan konstruktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah instrumen pembangunan yang menentukan kemampuan kita menghadirkan pelayanan publik lebih baik, memperkuat ekonomi, memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.(Purwanto)










Discussion about this post