JAKARTA, KLIKKEPRI.com –
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui teknologi satelit, pengerahan personel, dan penegakan hukum.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan telah memperbaiki metode penghitungan luas area terbakar dengan citra satelit untuk memantau hotspot secara lebih akurat.
“Sejak kami dilantik per tanggal 15 Oktober 2026 kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Rabu (21/10/2026).
BNPB menetapkan lima provinsi prioritas karhutla yakni Kalimantan Tengah, Sumsel, Kalsel, Jambi, dan Kalbar. BNPB juga melakukan penyemaian dry ice untuk memicu hujan, yang berhasil meningkatkan jarak pandang di Palembang dari 700 meter menjadi 7.000 meter.
Sementara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan penegakan hukum karhutla perorangan di 13 Polda dengan 286 LP, luas terbakar 5.856 hektare, dan 243 tersangka.
Untuk korporasi, tercatat 100 LP dengan luas terbakar 29.534,99 hektare dan 13 korporasi tersangka. Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan yang telah naik penyidikan.***
Discussion about this post