Kegagalan Perundingan Iran dan Amerika Serikat: Perbedaan Delegasi yang Membentuk Hasil
Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, yang berlangsung selama sekitar 21 jam, akhirnya berujung pada kegagalan tanpa kesepakatan. Kegiatan ini terjadi setelah lebih dari satu bulan sejak pecahnya konflik akibat operasi militer “Operation Epic Fury” yang dilancarkan AS bersama Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Wakil Presiden AS, JD Vance, menyampaikan bahwa perundingan gagal karena Iran menolak proposal yang diajukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa AS telah menawarkan batasan yang jelas, termasuk usulan penghentian permanen program nuklir Iran. “Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas apa batasan kami, hal-hal apa saja yang bersedia kami akomodasi dari mereka. Mereka telah memilih untuk tidak menerima persyaratan kami,” ujarnya.
Di sisi lain, Iran tidak menganggap kegagalan ini sebagai akhir dari jalur diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghei, menegaskan bahwa komunikasi antarnegara akan tetap berjalan. “Diplomasi tidak pernah berakhir,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Iran akan terus melakukan konsultasi dengan Pakistan serta negara-negara mitra dan tetangga guna menjaga kepentingan nasionalnya.
Perundingan ini sendiri merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang difasilitasi oleh sejumlah negara, termasuk Pakistan, Turki, China, Arab Saudi, dan Mesir. Namun, di balik kegagalan tersebut, perhatian tertuju pada perbedaan kualitas delegasi yang dikirim kedua negara.
Komposisi Delegasi Iran yang Kuat
Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai Iran tampil dengan kekuatan penuh melalui jajaran tokoh berpengalaman. Ia menyoroti kehadiran Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang memiliki latar belakang militer kuat dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian yang juga merupakan veteran IRGC dengan latar akademik strategis.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang dikenal sebagai akademisi dan diplomat senior, serta Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati, turut memperkuat posisi Iran dalam meja perundingan. “Saya perhatikan delegasi Iran ini luar biasa,” kata Teuku Rezasyah. Menurutnya, komposisi tersebut mencerminkan kesiapan Iran dalam menghadapi negosiasi kompleks, baik dari sisi militer, diplomasi, maupun ekonomi.
Delegasi AS yang Dinilai Kurang Seimbang
Sebaliknya, ia menilai delegasi AS tidak menunjukkan kekuatan yang setara. Meski dipimpin oleh JD Vance, dua tokoh lainnya justru berasal dari kalangan bisnis, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner. “Mereka hanya membawa tokoh seperti JD Vance, kemudian Steve Witkoff dan Jared Kushner,” ujarnya. Ia mengakui JD Vance memiliki pengalaman pemerintahan, namun menilai latar belakang dua delegasi lainnya sebagai pengusaha memengaruhi pendekatan dalam negosiasi.
Menurut Teuku Rezasyah, perbedaan latar belakang ini berimplikasi pada cara pandang dalam perundingan. Delegasi Iran dinilai lebih memahami kompleksitas geopolitik dan diplomasi, sementara delegasi AS cenderung menggunakan pendekatan transaksional. “Kalau pengusaha itu pikirannya adalah untung-rugi. ‘Anda tidak setuju nomor dua, nomor tiga oke kita, kita batal,’” tuturnya.
Ia menekankan bahwa negosiasi damai seharusnya mengedepankan pendekatan kenegarawanan, bukan sekadar kalkulasi keuntungan politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, ia melihat adanya kesenjangan cara berpikir yang berujung pada kebuntuan dialog. “Padahal, perundingan ini adalah sesuatu yang harus sungguh-sungguh mereka lakukan, karena tidak ingin dianggap sebagai penyebab dari masalah yang membahayakan dunia,” katanya.
Riwayat Perundingan yang Penuh Tantangan
Dalam sejarahnya, perundingan Amerika dan Iran tak selalu berjalan mulus dan berakhir dengan kegagalan. Salah satu perundingan paling signifikan antara Amerika Serikat dan Iran yang gagal mencapai kesepakatan adalah upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang berlangsung sejak April 2021 di Wina, Austria.
Meskipun dimediasi oleh Uni Eropa dan melalui berbagai putaran negosiasi tidak langsung yang intensif, perundingan ini menemui jalan buntu pada akhir tahun 2022. Kegagalan tersebut terutama dipicu oleh perbedaan tajam terkait tuntutan Iran agar Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menutup penyelidikan terhadap jejak uranium di beberapa situs yang tidak diumumkan, serta penolakan AS untuk mencabut sanksi terorisme terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Upaya mediasi lanjutan di Doha, Qatar pada Juni 2022 juga berakhir tanpa kemajuan berarti, sehingga kesepakatan tersebut gagal diwujudkan dan membiarkan status program nuklir Iran serta sanksi ekonomi AS tetap tidak terselesaikan.
Discussion about this post