Pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja pada periode Oktober-Desember 2026. Skema ini dibahas dalam rapat Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 30 September 2026. Dalam program tersebut, pekerja yang memenuhi syarat akan menerima total Rp900.000, karena bantuan diberikan Rp300.000 per bulan namun dicairkan sekaligus untuk tiga bulan.
Airlangga menyampaikan bahwa penyaluran dana akan dilakukan langsung ke rekening penerima. Menurut dia, pemerintah kembali menggelontorkan BSU sebagai salah satu langkah menjaga daya beli pekerja menjelang akhir tahun. “Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah,” kata Airlangga.
Untuk tahap terbaru ini, pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima manfaat. Anggaran yang disiapkan disebut mendekati Rp12 triliun. Airlangga menjelaskan, “Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun.” Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan rincian kriteria penerima untuk penyaluran BSU tahun depan.
Skema pencairan sekaligus membuat penerima memperoleh nominal kumulatif Rp900.000 untuk tiga bulan, bukan Rp300.000 yang ditransfer setiap bulan. Program ini juga menjadi kelanjutan dari penyaluran BSU yang pernah berjalan pada 2025. Saat itu, syarat penerima antara lain terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau di bawah upah minimum di wilayah masing-masing.
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan perpanjangan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Kebijakan ini direncanakan berlanjut pada 2027 dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja. Menurut Airlangga, cakupannya akan diperluas dibanding 2026. Jika tahun ini insentif hanya menyasar pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, maka tahun depan seluruh sektor dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan masuk dalam program tersebut.
Di luar dua kebijakan itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus lain untuk menopang konsumsi masyarakat sampai akhir 2026. Salah satunya adalah bantuan beras bagi 33,2 juta penerima pada Oktober-Desember 2026. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah pada perlindungan daya beli pekerja dan rumah tangga berpendapatan rendah menjelang penutupan tahun.
Sumber: nasional.kontan.co.id










Discussion about this post