Dukungan OJK terhadap Demutualisasi Bursa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap usulan demutualisasi bursa yang tercantum dalam revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, OJK menyoroti beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar proses ini berjalan dengan baik.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa usulan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme pasar serta memastikan tata kelola yang transparan, efektif, dan berkeadilan.
“Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelogi yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham
Dalam revisi UU P2SK, usulan demutualisasi akan diatur dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, sementara Pasal 8A akan dihapus. Di samping itu, Pasal 88 akan berisi 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2), disebutkan bahwa kepemilikan saham oleh negara tetap mempertahankan independensi BEI.
Friderica menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8, khususnya terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham. Ia menyarankan agar pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan tata kelola pemegang saham Bursa Efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
“Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK,” jelasnya.
Sumber Pendanaan Baru OJK
Selain itu, OJK juga merespons positif usulan sumber pendapatan baru yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya. Penerimaan tersebut mencakup sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028. Jika terjadi kelebihan pendapatan, maka sebagian akan dikembalikan ke kas negara. Friderica menekankan bahwa posisi OJK mendukung arah perubahan tersebut, dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan.
Manfaat dan Tantangan
Menurutnya, usulan perubahan ini dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perubahan struktur kepemilikan dan kestabilan pasar.
Dengan adanya demutualisasi, OJK berharap bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pasar modal, di mana semua pihak dapat berpartisipasi secara adil dan transparan. Namun, langkah-langkah pencegahan dan pengawasan tetap menjadi kunci untuk memastikan tidak ada bentuk dominasi atau ketidakseimbangan yang terjadi.
Kesimpulan
Proses demutualisasi bursa yang diusulkan dalam revisi UU P2SK membutuhkan persiapan yang matang dan pengaturan yang jelas. OJK siap mendukung langkah ini selama tetap menjaga integritas pasar dan profesionalisme lembaga. Dengan perencanaan yang tepat, demutualisasi diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor keuangan Indonesia.










Discussion about this post