Menjaga Keadilan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Kontribusi Platform Global di Indonesia
Pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia telah menjadikannya pasar yang sangat menarik bagi perusahaan teknologi global terkemuka, seperti Google, Meta, Microsoft, Netflix, Spotify, hingga Sea Group. Namun, di balik geliat aktivitas ekonomi digital yang masif ini, muncul pertanyaan krusial mengenai kesepadanan kontribusi fiskal yang diberikan oleh para pemain global tersebut terhadap negara dan ekosistem digital nasional.
Pasar Digital Indonesia yang Menggiurkan
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi layanan digital global. Tingginya penetrasi internet, penggunaan media sosial, layanan streaming, dan berbagai platform digital lainnya secara konsisten mendorong peningkatan pendapatan perusahaan teknologi internasional. Besarnya aktivitas ekonomi digital yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana manfaat yang kembali diterima negara dari fenomena ini.
“Ketika ada perusahaan over the top (OTT) global yang memiliki pangsa pasar signifikan di Indonesia, seharusnya mereka dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip Significant Economic Presence (SEP) yang kita anut,” ujar Huda dalam sebuah acara diskusi di Jakarta.
Kajian yang dilakukan oleh CELIOS menunjukkan betapa besarnya kontribusi pengguna Indonesia terhadap raksasa teknologi global:
- Alphabet (Google): Pengguna Indonesia menyumbang sekitar 4,45% dari total pengguna global, atau setara dengan 186,9 juta pengguna.
- Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp): Kontribusi pengguna Indonesia mencapai 3,45% dari total pengguna global, atau sekitar 120,9 juta pengguna.
- Microsoft: Pengguna Indonesia berkontribusi sekitar 4,4%, dengan total 61,58 juta pengguna.
- Spotify: Pengguna Indonesia menyumbang sekitar 3,03% dari basis pengguna global, atau sekitar 8,8 juta pengguna.
- Netflix: Pengguna Indonesia mencapai 1,47% dari pelanggan global, yaitu sekitar 4,2 juta pelanggan.
- Sea Group: Indonesia menjadi pasar yang sangat dominan bagi Sea Group, dengan kontribusi sekitar 40,88% terhadap aktivitas bisnis global perusahaan tersebut.

Konsep Fair Share Contribution dan Kesenjangan Kontribusi
Huda menjelaskan bahwa sejumlah negara telah mulai mengadopsi konsep fair share contribution. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong platform digital global turut berkontribusi dalam pembangunan ekosistem dan infrastruktur digital yang menjadi tumpuan bisnis mereka. Konsep serupa telah dibahas dan diterapkan dalam berbagai bentuk di negara-negara seperti Korea Selatan dan beberapa negara Uni Eropa.
Platform OTT global saat ini memanfaatkan infrastruktur digital Indonesia dan meraup pendapatan dari pengguna domestik. Namun, kontribusi langsung mereka terhadap pengembangan ekosistem digital nasional maupun penerimaan negara masih terbilang terbatas.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Tantangan Fiskal
Nilai ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang dikutip oleh CELIOS memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan terus tumbuh dari US$80 miliar (sekitar Rp1.424 triliun) pada tahun 2023 menjadi US$87 miliar (sekitar Rp1.549 triliun) pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai US$99 miliar (sekitar Rp1.762 triliun) pada tahun 2025. Proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi luar biasa, dengan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$180 miliar hingga US$340 miliar (setara Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun) pada tahun 2030.
Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai sektor digital:
- E-commerce: Nilai transaksi diperkirakan meningkat dari US$59 miliar (sekitar Rp1.050 triliun) pada 2023 menjadi US$71 miliar (sekitar Rp1.264 triliun) pada 2025.
- Transportasi dan Layanan Pesan-antar Makanan: Proyeksi pertumbuhan dari US$8 miliar menjadi US$10 miliar (sekitar Rp142 triliun menjadi Rp178 triliun).
- Media Digital: Peningkatan dari US$7 miliar menjadi US$9 miliar (sekitar Rp125 triliun menjadi Rp160 triliun).
Meskipun demikian, kajian CELIOS menemukan bahwa kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Huda mencatat bahwa koefisien pajak sektor digital masih di bawah satu, mengindikasikan bahwa kontribusi perpajakan belum sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.
Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital, namun skema ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Sementara itu, banyak negara mulai menerapkan Digital Services Tax (DST) atau pungutan lain yang dikenakan langsung kepada perusahaan digital berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh.
Model bisnis OTT global memungkinkan perusahaan untuk meraup pendapatan dari iklan digital, penjualan data pengguna, konten digital, hingga layanan berlangganan tanpa perlu memiliki kantor fisik di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari pasar Indonesia tidak tercatat sebagai objek pajak penghasilan domestik. Pendapatan iklan digital dari pengguna Indonesia, misalnya, sering kali dibukukan melalui kantor regional di negara lain, sehingga tidak menjadi basis pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.
Potensi Penerimaan Negara dan Rekomendasi Kebijakan
Peneliti Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS, Jaya Darmawan, memperkirakan potensi penerimaan negara dari sektor OTT asing dapat mencapai Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun pada tahun 2026, tergantung pada instrumen kebijakan yang digunakan. Potensi ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital.
- Skema Withholding Tax (WHT): Pada tahun 2030, WHT sebesar 1% diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan sekitar Rp37,42 triliun. Jika tarif dinaikkan menjadi 3%, potensinya bisa mencapai Rp112,27 triliun.
- Skema Universal Service Obligation (USO) Digital: Skema ini sebesar 0,75% diperkirakan dapat menghasilkan sekitar Rp28,07 triliun, yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital nasional.
CELIOS mengusulkan enam paket kebijakan yang perlu dijalankan secara simultan. Salah satu rekomendasi utama adalah penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai badan usaha tetap digital dengan kriteria Significant Economic Presence (SEP) tertentu.
Rekomendasi lainnya meliputi:
- Penerapan withholding tax minimal 1% atas pendapatan bruto platform OTT global.
- Perluasan skema USO Digital kepada platform OTT asing dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pusat data nasional, pengembangan kecerdasan buatan (AI), perluasan jaringan 5G di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta dukungan untuk sektor ekonomi kreatif.
Peneliti Ekonomi CELIOS, Dyah Ayu, menekankan bahwa dana dari USO Digital dapat memberikan efek berganda terhadap output ekonomi, pendapatan usaha, pendapatan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

Menavigasi Tantangan Internasional
Peneliti Ekonomi CELIOS, Rani Septya, mengakui adanya tantangan yang dihadapi Indonesia akibat perjanjian internasional, seperti Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, yang membatasi penerapan Digital Services Tax yang bersifat diskriminatif. Namun, Rani berpendapat bahwa opsi WHT maupun USO tetap dapat diterapkan karena berlaku secara non-diskriminatif terhadap seluruh platform asing.
Indonesia juga perlu memperkuat posisinya dalam perundingan regional dan mendorong harmonisasi kebijakan pajak digital di ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA). “Kita tidak boleh menjadikan ART sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” tegas Rani.
Target Pemerintah dan Kebutuhan Keadilan Fiskal
Kajian CELIOS menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar bagi platform OTT global. Tantangan selanjutnya adalah memastikan sebagian nilai tersebut kembali berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur digital, industri kreatif, serta penerimaan negara melalui mekanisme yang adil dan berkelanjutan.
Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Rolly Rochmad Purnomo, sependapat bahwa transformasi digital adalah pilar utama pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 12%-13% pada tahun 2029, meningkat dari kontribusi saat ini yang baru sekitar 6,8%.
Indonesia memegang predikat sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital mencapai US$87 miliar pada tahun 2024. Jumlah pengguna internet nasional pun telah mencapai sekitar 235 juta orang. Namun, tantangan struktural masih mengintai, terutama terkait distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Mayoritas platform OTT global menyumbang 70% trafik nasional, sementara investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut justru mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan karena platform OTT global dapat beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik, sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kerangka perpajakan konvensional yang berbasis keberadaan badan usaha tetap. Oleh karena itu, Bappenas menilai perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara, penciptaan level playing field antara pelaku usaha domestik dan global, serta pengalokasian kembali penerimaan untuk pengembangan ekosistem konten dan infrastruktur digital nasional.
Dorongan DPR untuk Keadilan Pajak Digital
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menekankan pentingnya isu perpajakan digital di tengah kebutuhan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Ekonomi digital yang tumbuh pesat menciptakan nilai ekonomi besar, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara belum optimal.
“Saatnya raksasa digital membayar keadilan untuk Indonesia,” ujar Harris. Ia menyoroti bahwa sebagian besar platform digital global hanya memungut dan menyetorkan PPN yang dibayar konsumen, sementara kontribusi pajak penghasilan mereka belum signifikan.
Harris juga menyoroti ketimpangan antara perusahaan digital lokal dan platform global. Pelaku usaha domestik harus membayar pajak badan, mematuhi regulasi, menyerap tenaga kerja, dan berinvestasi dalam infrastruktur, sementara banyak platform global beroperasi tanpa kewajiban yang setara.
Konsep Significant Economic Presence (SEP) dipandang sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang memiliki aktivitas ekonomi besar di Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik. Selain aspek perpajakan, DPR mendorong kewajiban kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital dan penempatan data di dalam negeri untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi digital yang masif, Harris menegaskan bahwa Indonesia perlu memastikan manfaat ekonomi yang tercipta tidak hanya mengalir kepada perusahaan global, tetapi juga kembali mendukung pembangunan ekosistem digital nasional. Penguatan regulasi terhadap platform OTT asing bukan semata-mata untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi digital Indonesia.










Discussion about this post