42 Pensiunan di Banyumas Jadi Korban Dugaan Penipuan Rp8,7 Miliar, Minta Penyelesaian Persuasif
PURWOKERTO – Puluhan pensiunan di Kabupaten Banyumas kini diliputi kecemasan mendalam. Sebanyak 42 orang dilaporkan menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan pegawai Bank Mandiri Taspen. Total kerugian yang dialami para pensiunan ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp8,7 miliar. Melalui kuasa hukum mereka, para korban mendesak agar penyelesaian kasus ini diutamakan melalui jalur persuasif sebelum beranjak ke ranah pidana, demi mengembalikan dana mereka secara utuh.
Kasus ini melibatkan seorang mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto dengan inisial D. Jumlah korban terus bertambah seiring dengan laporan yang masuk. Hingga Selasa (02/06/2026) pukul 16.00 WIB, tercatat sudah 42 orang yang mengadu sebagai korban, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp8,7 miliar.
Djoko Susanto, pendamping hukum para korban dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, menjelaskan bahwa pada hari itu saja, terdapat tambahan 12 orang korban baru yang menyampaikan pengaduan. Seluruhnya merupakan warga Kabupaten Banyumas.
“Dari data yang masuk sampai pukul 16.00 WIB, sudah 42 orang yang mengadu menjadi korban dengan total kerugian sekitar Rp8,7 miliar. Hari ini (kemarin) ada tambahan 12 orang yang mengadu dan semuanya warga Banyumas,” ujar Djoko.
Skema Kredit yang Memberatkan dan Dugaan Penipuan
Menurut Djoko, timnya masih terus menghimpun data korban karena jumlah pengaduan diperkirakan masih akan bertambah. Ia mengungkapkan bahwa pola yang dialami oleh para korban memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan skema kredit yang dinilai sangat memberatkan dan diduga kuat melibatkan mantan pegawai bank tersebut.
Djoko memaparkan, dari sejumlah kasus yang telah ditanganinya, ada pensiunan yang mengambil pinjaman sekitar Rp200 juta, namun harus menanggung cicilan dalam jangka waktu yang sangat panjang.
“Bahkan ada yang tenornya sampai 17 hingga 20 tahun dengan potongan per bulan sekitar Rp1,7 juta,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurut Djoko, sangat memberatkan para pensiunan. Sebagian besar dari mereka mengandalkan dana pensiun sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai kerugian yang dialami oleh masing-masing korban juga bervariasi, mulai dari sekitar Rp120 juta hingga Rp350 juta per orang.
Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh tim pendamping korban, total kerugian yang dialami para pensiunan kini mencapai Rp8,7 miliar. Djoko menilai bahwa skema kredit dengan tenor yang terlalu panjang berpotensi menggerus pendapatan pensiun para korban dan memperburuk kondisi ekonomi mereka di usia lanjut.
Langkah Hukum dan Desakan kepada Pihak Terkait
Menghadapi situasi yang merugikan ini, pihak korban berencana menempuh sejumlah langkah lanjutan. Salah satunya adalah meminta pemblokiran rekening yang diduga terkait dengan para korban.
Selain itu, mereka juga berencana mengadukan persoalan ini kepada sejumlah pihak berwenang dan institusi terkait. Laporan akan diajukan kepada Danantara, Bank Mandiri pusat, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Langkah selanjutnya adalah pemblokiran atas nama rekening para korban dan akan mengadukan ke Danantara, Mandiri pusat, serta OJK. Kita persuasi dulu, syukur bisa dikembalikan. Kalau tidak ya akan proses hukum,” tegas Djoko.
Saat ini, pihak korban terus berupaya menghimpun data secara rinci sembari mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sektor keuangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik yang merugikan para pensiunan tersebut.
Tanggapan Bank Mandiri Taspen
Menanggapi dugaan penipuan ini, Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Puguh Setiaris Wicaksono, menegaskan bahwa pihak bank tidak akan lepas tangan dalam persoalan yang dialami oleh para nasabah. Menurutnya, Bank Mandiri Taspen siap memberikan pendampingan kepada nasabah yang merasa dirugikan.
Namun demikian, Puguh memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa program yang ditawarkan oleh mantan pegawai berinisial D tersebut bukanlah merupakan produk resmi dari Bank Mandiri Taspen.
“Pihak bank siap memberikan pendampingan kepada nasabah yang merasa dirugikan. Namun program yang ditawarkan oleh saudara D bukan merupakan produk resmi Bank Mandiri Taspen,” tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya kemungkinan penipuan yang dilakukan secara individu oleh oknum mantan pegawai, yang mungkin memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang telah dibangun dengan nasabah selama bekerja di bank tersebut. Pihak kepolisian dan regulator keuangan diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan ini untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan hak-hak para korban.










Discussion about this post