Penghematan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Pemangkasan ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga efisiensi MBG telah mencapai angka Rp268 triliun. Sebelumnya, anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp335 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana sebesar Rp67 triliun tersebut merupakan dana cadangan yang tersimpan di bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Ia menegaskan bahwa dana cadangan tersebut tidak lagi dihitung dalam anggaran utama BGN.
“UU APBN BGN 2026 adalah Rp268 triliun, sementara yang Rp67 triliun adalah dana cadangan di BA BUN. Jadi dana cadangan itu menjadi tidak dihitung lagi. Artinya BGN harus fokus mengelola anggaran yang Rp268 triliun,” kata Dadan ketika dihubungi detikcom, Minggu (24/05).
Dadan menambahkan, penghematan ini memaksa pihaknya untuk melakukan beberapa penyesuaian terhadap distribusi MBG. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengurangi jumlah hari layanan makanan bergizi bagi anak sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk daerah-daerah dengan sekolah 6 hari dan wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Pada libur sekolah hanya melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” tambahnya.
Efisiensi di Kantor Pusat
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada bagian pengadaan di kantor pusat. Ia menjelaskan bahwa penghematan ini dilakukan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan jumlah penerima manfaat.
“Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkait dengan jumlah penerima manfaat,” kata Nanik kepada detikcom, Minggu (24/05).
Selain pengadaan, yang dikurangi adalah perjalanan dinas dan acara-acara di hotel. Pokoknya operasional hanya tinggal gaji karyawan saja. Nanik menegaskan bahwa penyesuaian ini sudah dilakukan oleh BGN saat ini. Dirinya menegaskan tidak ada lagi pengadaan-pengadaan untuk kantor pusat.
“Yang berkurang operasional di kantor pusat dan pengadaan-pengadaan,” tegasnya.
Meskipun anggaran dipotong oleh Kemenkeu, Nanik mengatakan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan terganggu. Tidak ada perubahan anggaran terkait biaya untuk bahan baku, hingga manfaat lain yang diterima oleh SPPG terkait operasional mereka, seperti untuk gaji pegawai.
Perubahan Operasional yang Dilakukan
Beberapa perubahan operasional telah dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Di antaranya:
- Penyesuaian jadwal layanan makanan bergizi bagi siswa, yaitu dari 6 hari menjadi 5 hari
- Pengurangan pengadaan barang dan jasa yang tidak relevan dengan jumlah penerima manfaat
- Pengurangan biaya perjalanan dinas dan acara di hotel
- Fokus pada pengelolaan anggaran yang tersisa, yaitu Rp268 triliun
Perubahan ini dilakukan dengan tetap memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap optimal. Terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang tetap mendapatkan layanan makanan bergizi selama masa libur sekolah.
Dampak pada Kinerja BGN
Pemangkasan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana BGN. Meski terjadi pengurangan anggaran, BGN tetap berkomitmen untuk menjalankan program MBG secara maksimal.
Dengan adanya penyesuaian operasional, BGN berharap dapat lebih fokus pada pengelolaan anggaran yang tersisa dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.










Discussion about this post