Kebijakan Baru untuk Mengoptimalkan Penerimaan Negara
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik transfer pricing dalam perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara. Transfer pricing adalah modus yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak di negara asal. Tujuannya adalah mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, seperti Singapura.
Purbaya menemukan praktik ini setelah melakukan peninjauan langsung ke Lembaga National Single Window (NSW), yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengumpulkan data terintegrasi dari proses ekspor dan impor Indonesia. Dalam penyelidikan tersebut, tim Purbaya melakukan analisis menggunakan artificial intelligence (AI) terhadap tiga kapal milik total 10 perusahaan eksportir CPO.
“Kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana, berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tetapi pricing-nya beda,” jelas Purbaya dalam konferensi pers usai penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).
Menurut Purbaya, pola transfer pricing pada komoditas CPO diduga sudah lumrah terjadi selama ini. Ia menduga bahwa perusahaan eksportir Indonesia mengirim barang ke Amerika melalui perusahaan afiliasinya di Singapura. Dari temuan timnya, meskipun kapal berangkat dari Indonesia, pengurusan ekspor dilakukan di Singapura dengan biaya atau harga yang lebih murah. Akibatnya, penerimaan yang seharusnya masuk ke sistem perpajakan Indonesia tergerus.
“Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kami jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah dari potensi pendapatan saya,” ungkapnya.
Temuan ini membuat Purbaya yakin bahwa praktik serupa juga terjadi pada komoditas batu bara. Polanya hampir serupa, yaitu perusahaan eksportir Indonesia mengirim barang ke negara tujuan, namun sebenarnya dijual ke anak perusahaan yang berada di luar negeri. Di situ ada transfer pricing di mana harganya dari sini ke sana diperbesar, tapi yang di Indonesia rugi. Laporan pendapatannya pun di Indonesia menjadi kecil atau bahkan rugi. Hal ini menyebabkan kerugian pajak penghasilan yang besar.
Adanya temuan ini mendorong Purbaya untuk menilai bahwa kebijakan sentralisasi proses ekspor melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DS) akan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Proses ekspor yang sebelumnya hanya antara perusahaan dan pembeli, kini harus melalui BUMN tersebut untuk proses dokumentasi dan transaksinya.
Mekanisme baru ini ditargetkan berlaku secara bertahap pada Juni 2026, khusus untuk komoditas CPO, batu bara, dan paduan besi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi selama tiga bulanan. Usai masa transisi Juni-Agustus, pemerintah berharap keseluruhan proses ekspor dari dokumentasi hingga transaksi mulai September bakal satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.
Landasan hukum mekanisme baru pengawasan ekspor ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Kebijakan ini diharapkan bisa mengatasi praktik underinvoicing/misinvoicing maupun transfer pricing. Harapannya, ini bisa berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta pasokan devisa.
“Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di DPR.
Sasaran utamanya adalah ekspor komoditas SDA strategis. Pada tahap awal, hanya tiga komoditas yang menerapkan mekanisme ekspor baru, yaitu CPO, batu bara, dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pemberlakuannya untuk seluruh komoditas SDA strategis.
“Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia, ini direncanakan per 1 September 2026,” terang Airlangga.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa tujuan pembentukan badan baru ini adalah meningkatkan transparansi transaksi. Sebab, sebagaimana keprihatinan Presiden, diduga masih marak praktik transfer pricing hingga underinvoicing dalam praktik perdagangan luar negeri Indonesia.
“Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami. Kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar, yang sesuai dengan indeks pasar di dunia,” paparnya.










Discussion about this post