Pembentukan Satuan Tugas Angkutan Batu Bara di Kabupaten Merangin
Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, memimpin rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Angkutan Batu Bara di Kabupaten Merangin pada Jumat (10/4/2026). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kol H M Syukur tersebut merupakan respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap keluhan masyarakat terkait aktivitas angkutan batubara yang melintasi wilayah tersebut.
Zulhifni menjelaskan bahwa Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) telah dibentuk secara struktural. Hasil rapat ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Merangin, M. Syukur, untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK).
“Satgas Gakkum angkutan batubara sudah terbentuk. Setelah disahkan melalui SK bupati, pos pantau di lapangan segera diaktifkan,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Pemkab Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2024.
“Koordinasi penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penerapan aturan di lapangan,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi Merangin sebagai daerah hilir dalam jalur distribusi batubara. Menurutnya, pengawasan tonase dan jam operasional akan lebih efektif jika dilakukan dari daerah hulu atau lokasi tambang.
“Kalau pengawasan tonase sudah ketat di daerah asal, maka pelanggaran di jalur lintas bisa diminimalkan. Satgas tetap fokus pada pengawasan di wilayah kita, namun koordinasi dengan daerah penghasil menjadi kunci,” tutupnya.
Langkah-Langkah Pengawasan Angkutan Batu Bara
Beberapa langkah penting yang akan diambil oleh Satgas Gakkum meliputi:
Peningkatan pengawasan di jalur distribusi
Satgas akan melakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan angkut batubara yang melintasi wilayah Merangin. Fokus utama adalah memastikan kepatuhan terhadap tonase dan jam operasional.Koordinasi dengan daerah penghasil
Kerja sama dengan pihak daerah hulu atau lokasi tambang sangat penting. Dengan koordinasi yang baik, pengawasan bisa dilakukan secara efektif tanpa mengganggu alur distribusi.Pembentukan pos pantau di lapangan
Setelah SK bupati diterbitkan, pos pantau akan segera diaktifkan. Pos ini akan menjadi pusat pengawasan dan koordinasi antara Satgas dan pihak terkait.Penyusunan regulasi yang jelas
Perlu adanya regulasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan semua pihak memahami aturan yang berlaku. Hal ini juga membantu menghindari konflik atau penafsiran yang berbeda.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan jalur distribusi batubara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
Pelibatan petugas yang kompeten dan profesional dalam Satgas Gakkum sangat penting untuk menjalankan tugas secara efektif.Memperkuat sistem informasi
Sistem informasi yang akurat dan real-time akan membantu dalam pengawasan dan pengambilan keputusan secara cepat.Meningkatkan partisipasi masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.
Kesiapan Satgas Gakkum
Dengan pembentukan Satgas Gakkum yang telah dilakukan, Pemkab Merangin siap untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan angkutan batubara. Dalam waktu dekat, pos pantau akan segera diaktifkan dan seluruh pihak terkait akan diberi arahan serta instruksi yang jelas.
Koordinasi dengan pihak provinsi dan daerah hulu akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan kerja sama yang baik, harapan besar dapat tercapai yaitu terciptanya sistem distribusi batubara yang aman, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.










Discussion about this post