Pengisian Jabatan Strategis di Lingkungan Pemkab Pandeglang: Penunjukan Pelaksana Tugas untuk Kelancaran Administrasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengambil langkah strategis dengan menunjuk dua pejabat eselon II b untuk menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt). Keputusan ini diambil oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, guna memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik di tengah kekosongan jabatan strategis. Dua posisi yang diisi sementara ini adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang dan Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Pandeglang.
Penunjukan ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap kekosongan jabatan yang disebabkan oleh telah memasuki masa pensiunnya pejabat definitif. Jabatan Sekretaris Dewan DPRD Pandeglang kini dijabat oleh Muslim Taufik, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Pandeglang. Sementara itu, posisi Asisten Daerah II diisi oleh Hasan Bisri, yang sebelumnya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang. Kedua pejabat ini akan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing hingga pejabat definitif yang baru ditetapkan.
Alasan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Tugas
Menurut Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Tb Achmad Fitriana, penunjukan para Pelaksana Tugas ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penunjukan Plt ini dilakukan agar operasional dan pelayanan publik tidak terganggu hingga pejabat definitif ditetapkan,” ujar Tb Achmad Fitriana pada Rabu, Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kekosongan jabatan ini terjadi lantaran pejabat sebelumnya telah memasuki masa purnabakti per tanggal 1 Juni 2026.
Proses pengisian jabatan ini diharapkan dapat segera diselesaikan. Khusus untuk penentuan pejabat definitif pada jabatan Sekretaris Dewan dan Asisten Daerah II, Pemkab Pandeglang saat ini sedang dalam tahap menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Untuk pelantikan pejabat definitif tinggal menunggu pertek dari BKN. Namanya sudah diusulkan hanya tinggal menunggu Pertek BKN,” jelas Achmad. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan penentuan pejabat definitif telah berjalan sesuai prosedur, namun masih memerlukan validasi akhir dari instansi vertikal di atasnya.
Peran Penting Jabatan Sekretaris Dewan dan Asisten Daerah II
Jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekwan bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Ini mencakup pengelolaan persidangan, penyusunan produk hukum daerah, serta koordinasi dengan instansi pemerintah daerah lainnya. Keberadaan Sekwan yang definitif sangat penting untuk kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD.
Sementara itu, Asisten Daerah II memiliki cakupan tugas yang luas dalam membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Asisten Daerah II bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, memantau realisasi anggaran, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait isu-isu strategis di sektor tersebut. Kekosongan jabatan ini dapat berimplikasi pada lambatnya perumusan kebijakan dan implementasi program-program pembangunan yang vital bagi kemajuan Kabupaten Pandeglang.
Dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas, diharapkan kedua bidang ini tetap berjalan optimal tanpa mengalami hambatan yang berarti. Muslim Taufik dan Hasan Bisri akan memegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa tugas-tugas harian tetap terlaksana dengan baik sembari menunggu proses penetapan pejabat definitif yang akan membawa kebijakan jangka panjang.
Antisipasi dan Harapan ke Depan
Penunjukan Pelaksana Tugas merupakan praktik umum dalam administrasi pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan yang memerlukan pengisian segera. Langkah ini menunjukkan kesigapan Pemkab Pandeglang dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, proses menunggu persetujuan teknis dari BKN untuk pejabat definitif menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
Masyarakat Kabupaten Pandeglang tentu berharap agar proses penetapan pejabat definitif dapat segera diselesaikan. Kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan penuh dan masa jabatan yang pasti akan memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian, Pandeglang dapat terus bergerak maju dalam mencapai tujuan pembangunannya.
Penunjukan Plt ini juga menjadi momentum bagi para pejabat yang ditunjuk untuk menunjukkan kapasitas dan kinerja mereka. Pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas di posisi strategis ini dapat menjadi bekal berharga bagi pengembangan karir mereka di masa mendatang, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pandeglang.










Discussion about this post