Mengukuhkan Keunggulan Lokal: Kemenkum Jabar Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis di Pangandaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat menunjukkan komitmen serius dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual berbasis daerah, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Inisiatif ini didorong oleh instruksi langsung dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Asep Sutandar, yang mengarahkan jajarannya untuk mempercepat pendaftaran potensi Indikasi Geografis (IG) baru sekaligus memastikan pengawasan ketat terhadap produk IG yang telah terdaftar.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui dua agenda utama yang saling melengkapi: inventarisasi potensi IG Kopi Robusta di Desa Sidamulih dan pemantauan IG Tembakau Uteran Pangandaran yang telah terdaftar.
Menggali Potensi Kopi Robusta Sidamulih
Pada Senin, 1 Juni, tim dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, secara langsung mengunjungi Kelompok Tani Silalabak di Desa Sidamulih. Kunjungan ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menilai potensi Indikasi Geografis dari Kopi Robusta yang dibudidayakan di wilayah tersebut.
Hasil observasi awal menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Lebih dari seratus petani kopi robusta di Sidamulih teridentifikasi memiliki kapasitas dan kualitas produk yang kuat untuk diajukan mendapatkan perlindungan IG. Kopi robusta varietas yang dibudidayakan di sini terbukti sangat adaptif dan tumbuh subur berkat kesesuaian kondisi iklim serta karakteristik tanah geografis Pangandaran. Para petani ini juga telah menunjukkan kemandirian dalam proses pascapanen, bahkan berhasil menembus pasar yang lebih luas seperti coffee shop dan hotel.
Dalam pertemuan dengan para petani, Hemawati BR Pandia memberikan edukasi mendalam mengenai pentingnya Indikasi Geografis. Ia menekankan bahwa perlindungan IG bukan sekadar memberikan status hukum semata. Lebih dari itu, IG merupakan instrumen krusial untuk:
- Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi: Memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan produk dijual dengan harga lebih tinggi.
- Memperluas Akses Pasar: Membuka peluang pasar baru, baik di tingkat domestik maupun internasional.
- Mengunci Identitas Produk Unggulan Daerah: Memastikan keunikan dan kualitas produk khas Pangandaran terjaga serta diakui secara global.
Meskipun potensi besar telah teridentifikasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat juga mencatat adanya beberapa tantangan yang perlu segera diatasi bersama. Tantangan tersebut meliputi:
- Standardisasi Mutu yang Merata: Perlunya penetapan dan penerapan standar mutu yang konsisten di seluruh lini produksi.
- Akses Permodalan: Kebutuhan untuk membuka akses permodalan yang lebih mudah bagi para petani agar tidak bergantung pada perantara.
Mengawal Keberlanjutan Tembakau Uteran
Selain fokus pada potensi IG baru, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat juga memberikan perhatian serius pada pengawalan komoditas yang sudah memiliki sertifikat IG. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Asep Sutandar, secara pribadi memimpin kegiatan pemantauan Indikasi Geografis Tembakau Uteran Pangandaran. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat struktural Kanwil, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Ferry Gunawan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Archie Tigor Mangunsong, serta jajaran teknis lainnya.
Asep Sutandar menegaskan bahwa keberhasilan sebuah Indikasi Geografis tidak berhenti pada penerbitan sertifikat oleh negara. Keberlanjutan dan manfaat optimal dari IG sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta seluruh pemangku kepentingan. Hal-hal kunci yang perlu dijaga meliputi:
- Standar Mutu Produk: Konsistensi dalam menjaga kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Karakteristik Khas Produk: Mempertahankan keunikan rasa, aroma, dan ciri khas lain yang membedakan produk tersebut.
- Tata Kelola Kelembagaan: Pengelolaan organisasi MPIG yang profesional dan transparan.
Penjagaan aspek-aspek ini sangat vital agar manfaat hukum dan perputaran ekonomi dari Tembakau Uteran dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Pangandaran.
Komitmen Pendampingan Berkelanjutan
Menindaklanjuti kedua agenda penting tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang erat dengan pemerintah daerah, pengurus MPIG, para petani, serta seluruh pelaku usaha di Pangandaran, diharapkan berbagai potensi kekayaan intelektual daerah dapat terus berkembang.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan perlindungan IG untuk Kopi Robusta Sidamulih, sekaligus semakin memperkuat posisi Tembakau Uteran di pasar nasional dan internasional. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata kebanggaan masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam melestarikan dan mempromosikan produk-produk unggulan daerahnya.










Discussion about this post