Kebijakan Pajak Akomodasi di Jepang Mulai Berlaku Tahun 2026
Liburan ke Jepang tahun ini membutuhkan perencanaan anggaran yang lebih cermat. Mulai 1 April 2026, beberapa wilayah di Jepang akan menerapkan aturan pajak akomodasi baru untuk pelancong yang menginap di hotel, ryokan, dan penginapan lainnya. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah setempat dalam menghadapi fenomena overtourism atau kelebihan kunjungan wisatawan yang mulai mengganggu kenyamanan di berbagai destinasi.
Pajak ini dimaksudkan untuk mendanai perbaikan infrastruktur pariwisata agar pengalaman berwisata tetap nyaman meskipun jumlah kunjungan terus meningkat. Saat ini, sebanyak 20 pemerintah daerah telah atau sedang menyiapkan sistem pajak bagi tamu yang menginap semalam. Dengan demikian, para pelancong perlu memperhitungkan biaya tambahan ini dalam rencana liburan mereka.
Sistem Pajak yang Dikelola Lokal
Kebijakan pajak ini tidak seragam di seluruh Jepang. Karena dikelola mandiri oleh pemerintah daerah, setiap kota atau prefektur memiliki keleluasaan untuk menentukan tarif berdasarkan tingkat tekanan pariwisata di wilayah masing-masing. Pajak hanya berlaku bagi tamu yang menginap, sehingga pengunjung harian yang tidak menginap tidak perlu membayar pungutan tersebut.
Secara umum, besaran pajak ditentukan berdasarkan kategori penginapan. Polanya cukup sederhana: hotel mewah akan dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan hotel kelas menengah. Hal ini bertujuan agar kontribusi pajak sesuai dengan tingkat pengeluaran wisatawan.
Rincian Biaya di Berbagai Destinasi
Biaya pajak akomodasi bervariasi tergantung pada lokasi. Di prefektur Hokkaido, wisatawan dikenakan pajak berkisar antara Rp10.500 hingga Rp52.500 per orang per malam. Namun, jika menginap di Sapporo, ibu kota Hokkaido, ada biaya tambahan yang harus disiapkan. Tamu yang menginap di hotel kelas menengah dikenakan biaya ekstra sekitar Rp21.000, sedangkan di hotel premium, biayanya melonjak menjadi Rp52.500 per malam.
Di kota Hiroshima, pajaknya dipatok rata sebesar Rp21.000 bagi mereka yang menginap di kamar dengan tarif di atas Rp630.000 per malam. Untuk pelancong yang mencari harga murah di bawah tarif tersebut, pemerintah Hiroshima memberikan pengecualian pajak. Dana ini direncanakan digunakan untuk memperbarui fasilitas pengunjung dan manajemen destinasi yang mulai kewalahan.
Penerapan Pajak di Kyoto
Penerapan pajak paling mencolok terjadi di Kyoto. Sebagai kota yang sangat terdampak oleh kepadatan turis, Kyoto telah menyetujui sistem pajak hotel tertinggi di Jepang sejak akhir 2025. Bagi tamu yang menginap di hotel kelas mewah, tarif pajak bisa mencapai Rp1.050.000 per orang per malam. Langkah ini diambil karena masalah transportasi umum dan manajemen limbah yang sudah mulai mengganggu kehidupan warga sekitar.
Tren Pajak yang Meluas
Selain kota-kota besar, beberapa daerah bahkan mulai menerapkan tarif yang lebih murah. Di Gifu dan Toba, pelancong cukup membayar pajak flat sebesar Rp21.000 per malam tanpa memandang jenis hotel. Sementara itu, di wilayah Yugawara, tarif pajaknya berada di kisaran Rp31.500 hingga Rp52.500.
Kebijakan ini diprediksi akan terus meluas ke wilayah lain. Prefektur Nagano, Kota Kumamoto, dan Kota Miyazaki dikabarkan sudah mendapatkan persetujuan untuk mengenalkan pajak serupa mulai Juni 2026. Meski rincian tarif resminya belum diumumkan, skemanya diperkirakan akan mengikuti pola yang sudah ada.
Dengan adanya kebijakan ini, para pelancong perlu memperhatikan biaya tambahan saat merencanakan liburan ke Jepang. Perhitungan anggaran yang lebih teliti menjadi kunci untuk menikmati pengalaman wisata yang nyaman dan menyenangkan.










Discussion about this post