KLIKKEPRI.COM – Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memasukkan empat anak usaha dalam dua rencana penggabungan sebagai bagian dari penataan grup. Langkah tersebut mencakup Telkominfra ke Telkom Akses serta Nusantara Sukses Investasi (NSI) ke Graha Sarana Duta (GSD), dengan penyelesaian tetap mengikuti tahapan regulasi dan persetujuan perusahaan.
Penataan itu berlangsung di tengah program streamlining yang menyasar 50 dari 68 entitas anak TelkomGroup. Perusahaan telah merampungkan konsolidasi 28 entitas dan melanjutkan proses terhadap 22 entitas lainnya, dengan target hingga akhir 2026.
Merger Telkominfra dan Telkom Akses akan menyatukan pengelolaan jaringan fiber maupun non-fiber. Portofolio yang dikelola Telkom Akses nantinya mencakup pusat data, jaringan backbone darat dan laut, jaringan akses, serta menara.
Adapun penggabungan NSI ke GSD berkaitan dengan penyederhanaan kepemilikan aset properti di lingkungan TelkomGroup. Kepemilikan NSI atas anak perusahaannya akan dialihkan secara langsung kepada GSD untuk memangkas lapisan dalam struktur kepemilikan dan membuat pengelolaan aset lebih efisien.
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan proses konsolidasi tetap mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik. “Setiap keputusan penggabungan melalui kajian menyeluruh, uji tuntas oleh pihak independen, serta persetujuan berjenjang sesuai anggaran dasar dan perundang-undangan,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip Rabu (11/11/2026).
Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji menyebut evaluasi setiap entitas dilakukan dengan ukuran yang objektif dalam kerangka strategic holding. “Kami menilai seluruh portofolio dengan satu ukuran, yaitu kontribusinya terhadap penguatan bisnis inti dan penciptaan nilai TelkomGroup,” kata Seno.
Telkom memastikan hak serta kewajiban kreditur, pelanggan, dan mitra usaha akan diteruskan kepada perusahaan penerima merger agar kegiatan layanan tetap berjalan. Kedua penggabungan juga harus melalui persetujuan RUPSLB masing-masing perseroan dan Kementerian Hukum Republik Indonesia.










Discussion about this post