Pendampingan Kemenham Sulsel dalam Penerapan Aplikasi PRISMA untuk Evaluasi Bisnis Berbasis HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan melalui Kantor Wilayahnya terus berupaya memperkuat tata kelola bisnis yang berkelanjutan dengan mendampingi pelaku usaha dalam penerapan aplikasi PRISMA. Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam evaluasi mandiri perusahaan terkait potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas penerapan prinsip bisnis dan HAM di lingkungan usaha. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat PT KIMA, sekitar 20 peserta dari berbagai unsur pelaku usaha hadir untuk mengikuti sosialisasi dan simulasi penggunaan PRISMA. Acara ini menjadi langkah awal dalam mendorong perusahaan untuk lebih sadar akan pentingnya menjunjung nilai HAM dalam operasional bisnis mereka.
Fungsi dan Keunggulan Aplikasi PRISMA
PRISMA adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu perusahaan melakukan penilaian mandiri terhadap potensi risiko pelanggaran HAM. Aplikasi ini memiliki 12 indikator penilaian yang mencakup berbagai aspek penting dalam bisnis, seperti hubungan dengan masyarakat setempat, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab lingkungan.
Ismail, PIC Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Sulsel, menjelaskan bahwa melalui 12 indikator tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki sebagai langkah awal dalam menerapkan uji tuntas HAM. Pengisian PRISMA dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada periode Januari–Maret dan Juli–Agustus. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi pada April–Juni serta September–Oktober.
Meski simulasi pengisian PRISMA belum dapat dilakukan secara maksimal karena gangguan teknis pada laman uji coba, peserta tetap mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan aplikasi. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha siap melaksanakan evaluasi saat sistem kembali normal.
Tujuan Pendampingan dan Peran Pelaku Usaha
Ayusriadi, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Sulsel, menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya penghormatan HAM sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap pendampingan ini mampu meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan PRISMA sebagai instrumen evaluasi mandiri.
“Semakin baik implementasi penghormatan HAM di lingkungan perusahaan, maka semakin besar pula kepercayaan publik dan reputasi positif yang akan dibangun oleh perusahaan tersebut,” ujar Ayusriadi.
Daniel Rumsowek, selaku perwakilan Kemenham Sulsel, menambahkan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Kemenham Sulsel
Kemenham Sulsel akan terus memperluas pendampingan kepada berbagai pelaku usaha di Sulawesi Selatan melalui sosialisasi, asistensi teknis, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan kawasan industri. Tujuannya adalah agar penerapan penghormatan HAM tidak berhenti pada tahap pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam tata kelola perusahaan.
“Kami juga membuka ruang konsultasi bagi seluruh perusahaan yang membutuhkan pendampingan selama proses pengisian maupun implementasi PRISMA,” tutup Daniel.
Harapan dan Tantangan Masa Depan
Melalui pendampingan tersebut, Kemenham Sulsel berharap semakin banyak perusahaan menerapkan prinsip bisnis dan HAM. Dengan demikian, akan tercipta ekosistem usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya PRISMA, diharapkan pelaku usaha bisa lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko HAM dan melakukan perbaikan sejak dini. Meskipun masih ada tantangan teknis, langkah-langkah yang dilakukan Kemenham Sulsel menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi tata kelola bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika.








Discussion about this post