Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sedang menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) dengan besaran antara 40 hingga 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV).
“PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti akan disusun skemanya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Insentif ini khusus diberikan untuk kendaraan BEV dan tidak mencakup kendaraan hybrid. Besarannya akan ditentukan berdasarkan jenis baterai yang digunakan, yaitu baterai nikel dan non-nikel.
Purbaya menjelaskan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai nikel akan mendapatkan subsidi lebih besar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penggunaan nikel, salah satu komoditas unggulan Indonesia.
Ia menyebut pernah membaca pemberitaan dari media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia setelah China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel. Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.
“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik, dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.
Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus BEV ini akan diumumkan lebih detail dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menurut Purbaya, insentif BEV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.
Ia pun sepakat dengan Menteri Perindustrian yang menyatakan bahwa pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.
Tujuan Insentif PPN DTP
Beberapa alasan utama di balik penyusunan insentif PPN DTP adalah:
Mendorong penggunaan nikel sebagai komoditas unggulan Indonesia
Mengurangi ketergantungan pada baterai non-nikel yang semakin populer di pasar global
Memacu hilirisasi teknologi baterai di dalam negeri
Mengurangi beban subsidi energi pemerintah melalui pengurangan konsumsi BBM
Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Kendaraan Listrik
Pemerintah memiliki beberapa langkah strategis dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik:
Penyediaan insentif PPN DTP untuk kendaraan BEV
Pembagian subsidi berdasarkan jenis baterai (nikel dan non-nikel)
Peningkatan produksi kendaraan listrik dengan target 100 ribu unit mobil dan 100 ribu unit motor listrik per tahun
Kolaborasi dengan Menteri Perindustrian untuk merancang skema insentif yang lebih spesifik
Relevansi dengan Kebijakan Energi Nasional
Insentif kendaraan listrik dipandang sebagai bagian dari kebijakan energi nasional yang bertujuan:
Mengurangi konsumsi BBM yang terus meningkat
Mengurangi beban subsidi energi pemerintah akibat kenaikan harga minyak global
Mendukung transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan
Memperkuat industri manufaktur nasional melalui pengembangan teknologi kendaraan listrik
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia sambil tetap menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.










Discussion about this post