KLIKKEPRI.COM – Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat (20/11) membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yusril menegaskan mereka tidak membicarakan calon wakil presiden ataupun kasus dugaan penyadapan dan makar.
Menurut Yusril, Sjafrie menjaga pembicaraan tetap dalam lingkup tugasnya sebagai menhan. Ia juga menyebut urusan calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. “Nggak lah, saya juga nggak nanya. Pak menhan juga nggak ngomong apa-apa,” kata Yusril, dikutip Sabtu (21/11).
Yusril menilai Sjafrie merupakan tokoh yang disiplin dan tidak membahas perkara di luar tanggung jawabnya. Ia mengatakan, dugaan penyadapan dan makar menjadi ranah Polri dalam penegakan hukum, meski isu tersebut sedikit banyak bersinggungan dengan tugasnya sebagai menko bidang hukum.
Dalam pertemuan itu, Sjafrie meminta Yusril membantu mempercepat persiapan dan pembahasan rancangan perubahan UU Pertahanan Negara. Sebelum bertemu Yusril, menhan lebih dulu mengunjungi DPR. Yusril mengaitkan permintaan tersebut dengan pengalamannya saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati, ketika UU itu diajukan.
Yusril menyatakan bersedia membantu proses penyiapan revisi. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan menteri hukum dan menhan, sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Ia menilai perubahan diperlukan agar aturan tersebut mampu merespons perkembangan lingkungan strategis yang terjadi sejak undang-undang itu disahkan.
Menurut Yusril, usia UU Nomor 3 Tahun 2002 yang hampir 25 tahun membuat sejumlah ketentuannya perlu disesuaikan. Perubahan geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari perkembangan yang perlu diperhitungkan dalam aturan pertahanan.
Yusril juga menyoroti bahwa UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan. Karena itu, ia menilai UU Pertahanan Negara perlu diperbarui agar selaras dengan tantangan dan kebutuhan terkini di bidang pertahanan dan keamanan.










Discussion about this post