KLIKKEPRI.COM – Polri masih menyelidiki berbagai kemungkinan dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk pihak yang menerima hasil penyadapan. Pendalaman berlanjut meski dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir atau end user.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan tim khusus telah dibentuk untuk mengusut perkara itu. Tim yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin tersebut masih bekerja, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain tetap ditelusuri.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir. Ia menyatakan Kapolri berkomitmen mengungkap perkara tersebut dan memastikan penyelidikan belum berhenti pada keterangan mengenai penerima akhir hasil penyadapan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi memaparkan dugaan peran Listyo saat masih menjabat Kapolri. Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum itu, Listyo diduga memberi instruksi dan menetapkan sasaran penyadapan melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Suyudi juga menyebut Listyo diduga menerima laporan akhir penyadapan. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, kata Suyudi di hadapan anggota dan pimpinan Komisi III.
Dua tersangka lain yang disebut dalam pemaparan itu adalah Irjen Pol Slamet Uliandi dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Slamet, yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri pada 2021–2026, diduga menjadi penasihat Monitoring Center dan menyetujui penyadapan sebelum meneruskan laporan harian serta analisis kepada Listyo.
Eko, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet berdasarkan arahan Listyo. Ia disebut memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Ahrie, yang menjabat Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026, diduga meneruskan instruksi kepada operator, melaporkan hasil kepada Listyo, memerintahkan surveillance, serta meminta penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.










Discussion about this post