KLIKKEPRI.COM – Seorang pria berinisial WA alias W, 56, ditangkap polisi di Kabupaten Purbalingga setelah diduga mengumpulkan Pertalite bersubsidi untuk dijual kembali. Dari selisih harga Rp3.000 per liter, warga Desa Purbasari itu diperkirakan meraup sekitar Rp9 juta per bulan, sementara potensi kerugian negara tercatat Rp1,039 miliar.
Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan penyelewengan BBM di Kecamatan Karangjambu. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, tim Satreskrim Polres Purbalingga menyelidiki wilayah Karangreja dan Karangjambu, lalu sekitar pukul 09.30 WIB menemukan Suzuki Futura yang dikemudikan WA di Jalan Purwosari, Desa Karangreja.
Saat memeriksa mobil berwarna hijau metalik itu, petugas mendapati tiga jeriken berisi Pertalite. Setiap jeriken menampung 35 liter sehingga jumlah BBM yang ditemukan mencapai 105 liter; polisi juga menyita selang dan sejumlah barang lain yang diduga terkait dengan aktivitas tersebut.
Menurut penyelidikan, WA membeli Pertalite berulang kali di SPBU Karangreja, Purbalingga, dan SPBU Belik, Kabupaten Pemalang. BBM yang berada di tangki kendaraan disedot secara manual memakai selang, dipindahkan ke jeriken, lalu dijual secara eceran di rumahnya. Polisi menyebut kegiatan itu telah berlangsung sejak 2023.
Kasatreskrim Polres Purbalingga AKP Bodia T. Lelana mengatakan tersangka membeli Pertalite seharga Rp10.000 per liter dan menjualnya kembali dengan harga Rp13.000. Dengan rata-rata pembelian sekitar 100 liter sehari, selisihnya menghasilkan perkiraan keuntungan Rp300.000 per hari atau Rp9 juta per bulan.
Selain tiga jeriken berisi BBM, polisi menyita Suzuki Futura ST150 tahun 2002 beserta STNK dan kunci kontak, dua selang, satu jeriken kosong, terpal biru, sepasang pelat nomor, serta dua lembar barcode atau kode QR untuk pengisian BBM bersubsidi. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.
WA disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan itu mengancamnya dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal kategori V sebesar Rp500 juta.










Discussion about this post