KLIKKEPRI.COM – Kejaksaan Agung mengungkap enam perusahaan tambang nikel yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan dalam penyidikan dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara pada periode 2013–2025. Perusahaan-perusahaan itu berada di bawah kendali Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saeful Bahri Siregar menyebut Arif sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan tambang di provinsi tersebut. “AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Saeful di Kejagung, Jumat (6/11/2026).
Enam perusahaan yang diungkap yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Luas wilayah IUP PT BSJ tercatat 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, PT ANI 106 hektare, PT AMI 1.000 hektare, dan PT AMID 1.026 hektare; sumber tidak menyebut luas IUP PT HJ.
Penyidik menduga PT BSJ dan PT KAA tetap menambang setelah izin usaha produksi keduanya berakhir pada 2015. Kegiatan itu disebut berlanjut melalui skema suspend, meski izin seharusnya dihentikan dan wilayah IUP dikembalikan kepada negara.
Saeful mengatakan kedua perusahaan dikenai suspend hingga tiga kali. Menurut dia, penerapan suspend tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena izin tambang yang telah berakhir semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.
Dalam perkara ini, perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga menyuap penyelenggara negara untuk mempermudah urusan administrasi pengelolaan tambang. Kejagung masih menyusun konstruksi perkara dan memeriksa saksi; hingga tahap yang disampaikan Saeful, penyidik telah meminta keterangan dari 38 orang.










Discussion about this post