KLIKKEPRI.COM – Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan siap mengikuti proses hukum terkait dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie menyampaikan sikap kooperatif saat proses penyidikan masih berjalan, Jumat (6/11).
“Saat ini proses hukum masih berjalan. Kami akan kooperatif terhadap proses hukum,” kata Krisna. Ia menegaskan, kliennya tidak akan menutup-nutupi perkara agar fakta hukum dapat terungkap.
“Klien kami akan terbuka untuk membuat terang-benderang kasus ini,” ujar Krisna. Tim kuasa hukum, lanjut dia, sedang mempelajari pasal yang disangkakan penyidik Bareskrim Polri sebelum mencocokkannya dengan fakta dalam perkara.
Bareskrim sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiganya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11). Saat itu, ia menyebut penyidik telah mengantongi alat bukti yang dinilai cukup untuk menaikkan status hukum mereka.
Menurut Asep, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon presiden, tetapi juga nomor milik pejabat negara, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan pengusaha. Perkara tersebut ditangani sebagai dugaan akses ilegal dan penyadapan.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim juga menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka. Ia diduga memegang otoritas dalam proses penyadapan, sedangkan tim kuasa hukum Ahrie masih menelaah dasar sangkaan terhadap kliennya.










Discussion about this post