KLIKKEPRI.COM – Kebijakan terbaru DMO menyatakan bahwa penjualan batubara ke pembangkit listrik off‑grid tidak lagi dihitung sebagai kewajiban domestik. Perubahan ini bertujuan memperbaiki pasokan batubara bagi pembangkit on‑grid yang sering mengalami gangguan. Dampaknya langsung terasa pada sektor kelistrikan nasional.
DMO menuntut perusahaan tambang menyalurkan minimal 25% produksi ke pasar dalam negeri dengan harga terikat. Harga DMO untuk PLN dan produsen listrik swasta diatur maksimal US$70 per metrik ton, sementara untuk industri semen, pupuk, dan tekstil diatur US$90. Kebijakan ini telah berlaku sejak 2018 meskipun harga batubara global melonjak.
Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan, “Langkah ini diharapkan memperbaiki pasokan batubara bagi sektor kelistrikan on‑grid.” Ia menambahkan bahwa perusahaan tambang dapat memperoleh harga pasar ketika menjual ke off‑grid. “Kebijakan ini menyesuaikan realitas pasar,” ujarnya.
Pembangkit off‑grid biasanya dibangun oleh fasilitas industri besar, seperti sektor pengolahan nikel, untuk memenuhi kebutuhan listrik internal. Tanpa batasan harga, tambang memperoleh keuntungan lebih besar sambil tetap memenuhi kewajiban DMO. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan PLN dan pasar swasta.
Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI, menegaskan, “Prinsip dasar DMO adalah memastikan kebutuhan batubara dalam negeri terpenuhi.” Ia mengajak pemerintah memberikan klarifikasi lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan. “Kami menilai kebijakan ini memerlukan kajian tambahan,” tegasnya.
Laporan Trend Asia menyoroti kesenjangan antara harga pasar dan harga DMO yang semakin melebar. Ia mengungkapkan bahwa “pemenuhan kewajiban DMO menjadi opsi tidak menguntungkan secara finansial bagi perusahaan.” Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak.
Kebijakan ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada pembangkit off‑grid dan menstabilkan pasokan listrik nasional. Namun, belum ada tanggal resmi pelaksanaan, menambah ketidakpastian bagi industri. Pemerintah diharapkan segera menyampaikan rincian implementasi untuk menghindari kerugian ekonomi.
Penulis: Ria Fahrudin










Discussion about this post