KLIKKEPRI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat (30 Oktober) menegaskan penjadwalan ulang pemeriksaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, anggota Partai Golkar, dalam rangka penyelidikan dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap keterlibatan pejabat dan staf dalam praktik pengambilan dana yang seharusnya menjadi hak pegawai.
Penjadwalan ulang ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan di Polres Bogor agar akses data lebih mudah. Sebelumnya, Ade Ruhandi telah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (27 Oktober). “Hari ini Jumat (30/10), penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi,” ujarnya.
Selain Ade, KPK juga menyiapkan pemeriksaan bagi Sekretaris Daerah Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Arif Rahman, staf Badan Pengelolaan Pendapatan Sesilia Windy Gloriana, dan Asisten Direktur Cadangan (ADC) Bupati Gilang Windu. Semua pejabat tersebut akan ditemui di Polres Bogor, sesuai arahan Budi yang menekankan efisiensi proses pemeriksaan.
Kasus ini merupakan lanjutan dari penyelidikan yang memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto pada Kamis (29 Oktober). KPK mengungkapkan bahwa dugaan korupsi berkisar pada penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang berasal dari pemotongan upah pungut di Bapenda. Penyidikan ini berfokus pada aliran dana yang seharusnya menjadi bonus pegawai.
Selama penyelidikan, tim KPK menemukan sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berasal dari pemotongan jatah bonus pegawai Bapenda. Total pemotongan sejak awal hingga Juli 2026 diperkirakan melebihi Rp17 miliar. Beberapa pihak dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor juga disebut menerima bagian dari dana tersebut.
Menanggapi tuduhan, Budi Prasetyo menegaskan bahwa operasi ini tidak termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diluncurkan di Bogor pada 20 Agustus. Namun, ia mengakui adanya penggeledahan di wilayah tersebut dan berjanji akan mengungkap jaringan korupsi setelah proses penyidikan berlanjut. “Kegiatan yang menyasar Pemkab Bogor tersebut bukan merupakan bagian dari OTT,” tegasnya.
KPK menegaskan komitmennya untuk menyelidiki setiap lapisan pejabat yang terlibat dalam dugaan pemotongan upah pungut. Hasil penyelidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menegakkan hukum bagi semua pihak yang berperan dalam praktik tersebut.
Penulis: Ria Fahrudin










Discussion about this post