Pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengajukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bantuan transisi. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang Januari–September 2026 tercatat 63.789 kasus PHK di Indonesia dengan puncak pada Juni mencapai 10.086 kasus. Wilayah dengan jumlah PHK terbanyak adalah Jawa Barat (13.044), diikuti Banten (7.733), Jawa Timur (6.154), dan Jawa Tengah (5.585). Proses klaim dilakukan melalui portal SIAPKerja untuk memperoleh bantuan berupa dana tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.
Angka PHK yang besar ini didorong oleh tekanan ekonomi global, turunnya permintaan ekspor, dan langkah efisiensi oleh perusahaan. Pemerintah menyediakan JKP sebagai jaring pengaman agar pekerja yang terdampak tidak langsung kehilangan penghasilan selama mencari pekerjaan baru. Manfaat program meliputi pembayaran tunai berkala serta layanan penempatan dan pengembangan kompetensi lewat pelatihan kerja.
Untuk berhak menerima JKP, peserta harus warga negara Indonesia, belum berusia 54 tahun saat mendaftar, dan memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK. Sementara itu, beberapa kondisi tidak memenuhi syarat, yaitu jika PHK disebabkan oleh pengunduran diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, atau berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu (PKWT).
Pekerja yang ingin mengklaim perlu menyiapkan bukti PHK yang sah. Dokumen yang dapat diterima meliputi surat PHK beserta tanda terima pelaporan dari Kemnaker atau dinas tenaga kerja setempat, Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan, atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pastikan perusahaan telah melaporkan status nonaktif pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan klaim wajib dilakukan paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK melalui portal siapkerja.kemnaker.go.id.
Langkah praktis pengajuan dimulai dengan membuat akun SIAPKerja dan melengkapi profil. Selanjutnya pilih menu untuk melapor PHK, isi data, unggah dokumen pendukung, dan tunggu konfirmasi dari perusahaan. Setelah konfirmasi, lanjutkan dengan mengajukan klaim: lengkapi formulir, unggah swafoto, cantumkan nomor rekening aktif, dan setujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK). Verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu maksimal tiga hari kerja, dan pencairan manfaat selanjutnya dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah verifikasi selesai.
Besaran manfaat JKP diberikan selama maksimal enam bulan: 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya, dengan plafon upah sebesar Rp5 juta. Untuk dapat menerima klaim pada bulan ke-2 sampai ke-5, peserta harus menyelesaikan asesmen potensi kerja dan menyelesaikan satu misi, misalnya melamar minimal lima perusahaan, mengikuti satu wawancara kerja, atau mengikuti pelatihan. Pada bulan keenam, peserta diminta mengisi formulir kebekerjaan serta memberikan penilaian atas layanan. Pekerja dianjurkan tidak menunda pengajuan agar manfaat ini dapat membantu proses transisi ke pekerjaan baru.
Sumber: karanganyarnews.pikiran-rakyat.com
Penulis: Ria Fahrudin










Discussion about this post