PARIS — Prancis kembali menghadapi gelombang unjuk rasa besar pada Sabtu, 17 Oktober 2026, ketika ratusan ribu warga turun ke jalan di berbagai kota untuk memprotes biaya hidup yang kian mahal, layanan publik yang memburuk, dan jaring pengaman sosial yang dinilai melemah. Aksi yang dipicu keresahan sosial itu juga menghidupkan lagi semangat gerakan rompi kuning yang pernah mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pada 2018.
Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai kemudian berubah menjadi bentrokan. Di sejumlah titik, massa berhadapan dengan polisi, sementara beberapa bangunan publik dibakar, toko-toko dijarah, dan aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyebut lebih dari 1.200 orang telah ditangkap sepanjang rangkaian kerusuhan tersebut. Ia juga mengatakan 150 personel kepolisian mengalami luka.
Kerusakan paling menonjol dilaporkan terjadi di Limoges, ketika gedung balai kota terbakar dan mengalami kerusakan berat. Di Marseille, massa sempat memasuki gedung balai kota. Sementara itu di Paris, sejumlah bank dan toko menjadi sasaran perusakan serta penjarahan. Situasi di ibu kota juga terlihat tegang ketika polisi berhadapan langsung dengan pengunjuk rasa di kawasan Place de la Republique.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengecam tindakan kekerasan yang terjadi. Menurut dia, kelompok perusuh telah mengambil alih ruang protes yang seharusnya dipakai warga untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah, kata Nuñez, belum mempertimbangkan penetapan status darurat, tetapi akan menindak keras pelaku kekerasan dan perusakan.
Akar kemarahan massa kali ini bermula dari aksi pelajar sejak September. Mereka mempersoalkan seringnya guru absen, fasilitas sekolah yang tak memadai, serta kondisi pendidikan yang dianggap semakin tidak layak. Dari sana, protes meluas menjadi gerakan yang menyoroti ketimpangan sosial, menurunnya kualitas belanja publik, dan layanan negara yang dinilai makin jauh dari kebutuhan warga.
Dukungan dari Konfederasi Umum Buruh atau CGT ikut memperbesar skala mobilisasi. Serikat besar itu menyerukan kenaikan upah dan pensiun, penurunan harga, serta perlindungan terhadap layanan publik. Dalam gerakan ini, pelajar, guru, pekerja, pensiunan, hingga petani bertemu dalam satu gelanggang dengan keluhan yang serupa. Seorang demonstran berusia 19 tahun, Lola, mengatakan warga turun ke jalan karena hidup makin sulit dijangkau, termasuk akibat tingginya harga bahan bakar. Ia juga menyoroti tindakan aparat terhadap pelajar yang menuntut tambahan guru dan perbaikan kondisi belajar.
Besarnya aksi kali ini juga tercermin dari perbedaan hitungan jumlah peserta. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550 ribu orang ikut turun ke jalan, sedangkan CGT menyebut angkanya bisa mencapai 800 ribu. Laporan The Guardian mengutip survei terhadap 2.000 responden pada Oktober ini yang menunjukkan sekitar 45 persen warga Prancis khawatir terhadap kenaikan biaya hidup dan inflasi. Di tengah situasi itu, Macron menyerukan ketenangan dan mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak fasilitas umum.
Discussion about this post