Pemerintah tengah membenahi basis data penerima bantuan sosial dengan menggabungkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah instansi lain. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembaruan ini bukan sekadar merapikan administrasi, tetapi juga bisa mengubah posisi desil masyarakat dalam penentuan penerima manfaat.
Menurut Tito, integrasi data dilakukan agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi warga. Data hasil pendataan lapangan akan dipadukan dengan informasi kepemilikan aset yang sebelumnya belum tercatat atau belum diperbarui. Karena itu, status ekonomi seseorang bisa bergeser ketika data terbaru masuk ke sistem.
Ia mencontohkan, data desil yang berasal dari BPS akan dicocokkan dengan catatan kepemilikan rumah dan tanah dari Kementerian ATR/BPN, serta kendaraan dari Kepolisian. Dengan cara ini, pemerintah ingin melihat kondisi sosial-ekonomi warga dari berbagai sisi, bukan hanya dari satu sumber data saja. Tito menyebut proses tersebut sangat mungkin memengaruhi klasifikasi desil. “(Integrasi data Bansos) sangat bisa sekali (mengubah desil),” ujarnya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).
Tito juga mengingatkan bahwa data aset bisa berubah seiring waktu. Ada warga yang masih tercatat memiliki rumah atau kendaraan, padahal kondisinya sudah berbeda, bahkan aset itu bisa saja hilang atau rusak. Sebaliknya, ada juga perubahan yang belum masuk ke basis data resmi. Karena itu, pembaruan dianggap penting agar profil masyarakat lebih sesuai dengan keadaan terkini.
Dalam penjelasannya, Tito menyebut integrasi antardata justru bergantung pada seberapa rutin masing-masing lembaga memperbarui catatan mereka. Ia menegaskan bahwa hasil penggabungan informasi tidak otomatis lebih akurat jika basis datanya belum diperbarui secara berkala oleh instansi terkait. Pemerintah, kata dia, ingin seluruh sumber informasi saling melengkapi untuk menyusun potret sosial-ekonomi yang lebih baik.
Untuk mempercepat proses di lapangan, pemerintah juga menyiapkan agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Para agen ini akan mendapat pelatihan singkat, terutama dalam penggunaan aplikasi pendataan. Setelah itu, mereka membantu warga memasukkan atau memverifikasi data melalui sistem yang sudah terhubung.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga akan menggerakkan banyak unsur masyarakat dan aparat, mulai dari RT, RW, posyandu, pendamping PKH, pendamping desa, BPS, hingga TNI dan Polri. Tito menyebut pelibatan banyak pihak dibutuhkan supaya pembaruan data bisa berlangsung lebih cepat dan menjangkau lebih banyak warga. Dengan basis data yang diperbarui, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
Sumber: kumparan.com










Discussion about this post