Pemerintah mulai mengubah cara penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar tidak lagi dominan dalam bentuk barang, melainkan langsung berupa uang tunai kepada penerima. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perubahan itu dilakukan bertahap dengan dukungan pendataan digital dan integrasi data antarlembaga. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat tingkat menteri mengenai perluasan program intervensi perlindungan sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Luhut menjelaskan, langkah ini diarahkan untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah kini memperluas digitalisasi bansos dari 43 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota. Melalui pemanfaatan teknologi pemerintah atau Government Technology (GovTech), data penerima diharapkan bisa tersambung sehingga status sosial-ekonomi warga dapat dipetakan dengan lebih akurat. Fokus awal program saat ini masih pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto memberi penekanan agar teknologi digital dipakai untuk menghadirkan keadilan sosial. Ia bahkan menyebut arah kebijakan ke depan adalah peralihan penuh dari bantuan berbasis barang menuju bantuan berbasis uang. “Ke depan, mungkin dalam satu hingga dua tahun ke depan, semua subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash,” ujarnya.
Peluncuran besar atau roll out GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Tahap ini akan ditopang integrasi data yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) buatan anak bangsa. Proses konsolidasi melibatkan banyak institusi, mulai dari Kemenko PM, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kemenpan-RB, Kemenkes, Komdigi, Kementerian Agama, DEN, BPS, BSSN, hingga pemerintah daerah.
Luhut menyebut sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan sudah tercatat dan terus disinkronkan. Ia menegaskan seluruh basis data itu kini saling terhubung antarkementerian dan lembaga melalui sistem AI yang dikembangkan putra-putri Indonesia. Dalam acara tersebut, Luhut didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain untuk mempercepat penyaluran, pemerintah juga menyiapkan pemantauan yang lebih ketat. Data capaian distribusi akan ditampilkan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan untuk melihat daerah atau instansi yang masih mengalami hambatan. Dengan cara ini, pemerintah ingin mempercepat perbaikan jika ada kendala dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Agar bantuan tetap menjangkau warga di wilayah sulit, keterlibatan agen Perlinsos dibuka lebih luas. Unsur TNI-Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta ASN, disiapkan untuk membantu menjangkau masyarakat di daerah terpencil, termasuk mereka yang belum memiliki telepon genggam. Luhut berharap konsolidasi dan sinkronisasi data bisa selesai pada akhir tahun ini sehingga penyaluran bansos dan subsidi langsung ke penerima manfaat dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun depan.
Sumber: ekonomi.republika.co.id
Discussion about this post