BATAM, KLIKKEPRI.com – Puluhan warga Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, kompak menolak pemberian Surat Peringatan Pengosongan/Pembongkaran (SP3) terkait rencana penggusuran permukiman oleh PT Sarana Bangun Sejati (SBS), Kamis 8 Oktober 2026.
Penolakan terjadi saat personel Ditpam BP Batam bersama perwakilan perusahaan mendatangi permukiman warga RW 09 dan RW 16 untuk menyampaikan SP3.
Warga menghadang petugas dan meminta proses penggusuran dihentikan sementara.
Menurut warga, langkah tersebut belum sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibahas bersama perusahaan.
Aksi ini juga dikaitkan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Batam pada 2 Oktober 2026 yang dinilai belum menyelesaikan persoalan ganti rugi warga terdampak.
Tokoh masyarakat Teluk Bakau, Salvius Nong, SH, menegaskan warga tidak menolak digusur, asalkan hak mereka diselesaikan terlebih dahulu.
”Kami mau digusur, tapi ganti rugi dulu!” teriak warga serentak di lokasi.
”Kami hanya memperjuangkan hak warga. Ganti rugi rumah dan tanam tumbuh harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Nong.
Ia mempertanyakan adanya informasi warga yang sudah menerima ganti rugi, sementara sebagian lainnya belum.
Menurut warga, salah satu warga di RW 16 disebut telah menerima ganti rugi Rp40 juta.
Nong juga meminta Ditpam tidak melakukan tindakan sebelum persoalan kompensasi tuntas.
”Ditpam digaji negara, bukan perusahaan. Jangan sampai masyarakat merasa ditindas. Kami warga negara yang taat hukum dan hanya meminta hak kami diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, perangkat RW 09 Teluk Bakau, Diki Primana, menyebut persoalan ganti rugi sebelumnya telah dibahas bersama warga dan perusahaan, dengan salah satu skema kompensasi sebesar Rp20 juta bagi warga yang memenuhi ketentuan sesuai data.
Diki mengungkapkan, jumlah warga terdampak di wilayahnya mencapai sekitar 300 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, baru sekitar 70 KK yang telah menerima ganti rugi, sementara 230 KK lainnya belum.
”Kalau saya dianggap mengkhianati warga, itu pendapat warga. Tetapi yang saya sampaikan berdasarkan kondisi dan data yang ada,” kata Diki.
Situasi sempat memanas saat penolakan SP3 terjadi. Pengamanan di lokasi melibatkan personel Polsek Nongsa yang dipimpin Kapolsek Nongsa AKP Eko Chandra, bersama Babinsa dan Danramil Nongsa.
Warga berharap persoalan ganti rugi diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pengosongan dan pembongkaran dilanjutkan.(din)










Discussion about this post