BATAM, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya untuk mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berbasis kinerja dan asas manfaat yang memberikan hasil serta dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat membacakan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Batam, Rabu (7/10/2026).
Rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam tersebut membahas penajaman arah kebijakan KUA-PPAS 2027 yang mencakup sektor infrastruktur dasar mainland dan hinterland, penanganan terpadu 167 titik banjir, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan kesehatan masyarakat.
Pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemko Batam merealisasikan nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar dan APINDO guna menjamin kuota penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Selain itu, APBD 2027 diproyeksikan membiayai program bantuan beasiswa, seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP, penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), perbaikan sarana RSUD Embung Fatimah, serta perluasan TPS 3R di sembilan kecamatan.
Penyampaian jawapan pemerintah dalam penyusunan APBD 2027 ini diselenggarakan guna mewujudkan tata kelola belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif, mempercepat pemerataan pembangunan interkoneksi wilayah pulau, mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan kemanfaatan langsung bagi warga.
Arah kebijakan anggaran yang terukur dan tepat sasaran ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Batam sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan.
“Keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas hasil dan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Batam. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah tahun 2027 akan kita arahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dengan indikator kinerja yang jelas. Pemerintah mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD dan berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 ini berjalan konstruktif, terbuka, serta tepat waktu demi mempercepat prioritas pembangunan daerah.” ujar Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Penyusunan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan memasuki tahap pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemko Batam menargetkan pengesahan ranperda dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal perundang-undangan. (din)
Discussion about this post