BATAM, KLIKKEPRI.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 Triliun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Penyampaian RKA TA 2027 yang didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran tersebut memaparkan bahwa seluruh pagu anggaran berasal dari skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam alokasi anggaran tersebut, BP Batam mengoreksikan porsi besar senilai Rp665,11 miliar khusus untuk akselerasi pembangunan serta pengembangan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Alokasi modal fisik tersebut diarahkan pada fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, kawasan wisata, hingga sarana kesehatan. Penyusunan RKA 2027 ini diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.
Pemaparan anggaran ini diselenggarakan guna mempercepat perizinan investasi, memperkuat infrastruktur konektivitas, serta menjamin kepastian iklim usaha di Kota Batam.
Pengusulan pagu anggaran PNBP secara terukur ini diproyeksikan mampu mendongkrak daya saing investasi nasional serta memperluas penciptaan lapangan kerja di wilayah Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian. Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam. Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional.” ujar Kepala BP Batam Amsakar Achmad.
RDP tersebut diakhiri dengan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto atas capaian kinerja dan progresivitas pembangunan BP Batam di lapangan.
Komisi VI mendorong agar alokasi RKA 2027 dikelola secara inklusif dan akuntabel demi peningkatan daya saing kawasan. (din)
Discussion about this post