BATAM, KLIKKEPRI.com — Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) guna mengaudit langsung fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Hasilnya, performa makroekonomi dan eksekusi program strategis nasional di Kepri dinilai melaju di atas rata-rata nasional.
Rapat evaluasi yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, tersebut digelar di Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (8/7/2026).
Forum tingkat tinggi ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Di hadapan parlemen dan jajaran kementerian, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membedah rapot hijau realisasi program prioritas nasional yang selaras dengan misi Asta Cita Presiden.
”Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri, hingga 23 Juni 2026 serapan penerima manfaat telah menembus 87,47 persen dengan menyasar 594.278 jiwa melalui sokongan 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” papar Ansar Ahmad lugas.
Ansar juga merinci progres pembentukan 407 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, klaster Program Sekolah Rakyat yang menjaring 201 siswa di Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas, serta penetapan empat titik perdana pilot project Kampung Nelayan Merah Putih dari 124 lokasi yang diusulkan di Kepri.
Di sektor makro, Ansar memamerkan lonjakan pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I-2026 yang meroket hingga 7,04 persen secara year on year (yoy).
Angka fantastis ini mengunci posisi Kepri sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus peringkat kelima secara nasional.
Kemakmuran Kepri juga tergambar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menyentuh angka USD10.174, mendekati negara Brasil (USD10.214) dan jauh melampaui Thailand (USD7.810).
Prestasi ini linier dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang bertengger di angka 80,53 poin—tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
”Kami juga berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 4,26 persen per September 2025, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera. Sementara realisasi investasi melompat ke angka Rp64,67 triliun atau 136 persen melampaui target RPJMD,” tegas Ansar.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas performa kinerja Pemprov Kepri di bawah komando Ansar Ahmad.
Pihaknya menilai implementasi pengelolaan dana transfer pusat, penataan ruang, serta reforma agraria di wilayah perbatasan perairan ini sudah berada di jalur yang tepat.
Meski memberikan rapot bagus, Komisi II DPR RI menginstruksikan Pemprov Kepri bersama ATR/BPN untuk segera merampungkan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memuluskan iklim investasi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone). (din)
Discussion about this post